TNI: Pulau Jemur Bagian NKRI

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan, Pulau Jemur yang berada di gugusan Kepulauan Arwah di perairan Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tidak benar, jika itu bagian dari wilayah Malaysia, tetapi bagian dari NKRI," kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Kabupaten Bekasi, Rabu.

Ia menegaskan, TNI akan terus menjaga dan mempertahankan seluruh wilayah RI termasuk di titik-titik terluar yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan lainnya.

"TNI senantiasa berupaya menghadirkan unsur-unsurnya di seluruh wilayah RI, termasuk di Pulau Jemur. Di sana, telah ada Pos TNI Angkatan Laut, patroli di laut dan udara juga kami lakukan rutin," ujar Djoko.

Situs "traveljournals.net" mencantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur sebagai bagian dan tujuan wisata wilayah Selangor, Malaysia.

Panglima TNI mengatakan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan RI dengan negara lain, akan diselesaikan melalui jalur diplomasi.

"TNI hanya bertugas menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan jika ada persoalan itu akan diselesaikan secara diplomatik oleh pemerintah," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah situs internet mencantumkan Pulau Jemur di Provinsi Riau sebagai bagian dari daerah tujuan pariwisata Negeri Selangor, Malaysia.

Informasi mengenai penawaran Pulau Jemur sebagai daerah tujuan wisata tersebut dapat diakses di sejumlah situs pariwisata Travel Journal dan laman Osvaja.net yang menyebutkan Pulau Jemur sebagai destinasi (tujuan -red) wisata Negara Bagian Selangor, Malaysia.

Dalam situs Travel Journal dicantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur yang dikatakan masuk dalam wilayah Selangor, Malaysia. Hanya saja, tidak bisa diketahui informasi mengenai penanggung jawab situs pariwisata tersebut.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala Biro Humas Pemprov Riau Zulkarnain Kadir telah menegaskan bahwa Pulau Jemur merupakan bagian Indonesia.

Ia mengatakan pulau itu bagian dari Kabupaten Rokan Hilir yang sudah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur oleh pemerintah setempat.

"Pulau Jemur adalah pulau terluar di Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka," tegasnya.


Sumber : Antara

Pasukan Konga TNI Jalin Kerjasama Dengan 13 Desa Di Lebanon

Elshinta - Newsroom, Komandan Sektor Timur UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) - Brigadir Jenderal Ricardo Alvarez Esperajo Garcia mengadakan kunjungan ke Markas Batalyon Indonesia, Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C/Unifil (Indobatt), UN POSN 7-1 Adshit al Qusayr, Rabu (26/8) dalam rangka pertemuan dengan Kepala Desa seluruh wilayah operasi Indobatt. Pertemuan ini sengaja digelar untuk melakukan dengar pendapat secara langsung dari para Mayor (istilah Kepala Desa di Lebanon) yang berada di wilayah operasi Satgas TNI di Lebanon Selatan sekaligus perkenalan dirinya sebagai Komandan Sektor Timur Unifil yang baru.

Satgas TNI Konga XXIII-C memiliki 13 desa binaan di Lebanon Selatan, masing-masing dipimpin oleh seorang Mayor (Kepala Desa) dan beberapa Moukhtar (Ketua RW). Dalam pertemuan tersebut, Jenderal yang berasal dari Angkatan Darat Spanyol itu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan kepada para Mayor dan hadirin yang beragama Islam, karena pada hari itu bertepatan dengan awal bulan Ramadhan. Kehadiran para Kepala Desa dalam pertemuan tersebut menurut Jenderal Alvarez merupakan bukti adanya hubungan yang sangat baik antara masyarakat setempat dengan Indobatt dan Brigade yang berada di Sektor Timur Unifil.

Selanjutnya dihadapan Kepala Desa dan beberapa pejabat dari Unifil Sector East Civil Affairs serta Liaison Officer LAF (Lebanese Armed Forces), Komandan Sektor akan menerapkan beberapa pilar yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 dalam kepemimpinannya selama 4 bulan ke depan, yaitu, pertama : mengadakan kolaborasi lebih dekat dan mendukung LAF dalam menyelesaikan tugas sesuai Resolusi 1701; kedua, melakukan komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan para Kepala Desa melalui Quick Impact Projects (proyek-proyek yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat) yang selama empat bulan terakhir belum terealisasi; ketiga, menyokong masyarakat miskin dengan program-program pendidikan, kesehatan dan peternakan (dokter hewan); dan sebagai pilar terakhir (keempat) adalah memfokuskan upaya dan koordinasi dengan berbagai organisasi internasional dan LSM serta Keduataan Besar negara-negara penyumbang pasukan/TCC (Troops Contributing Countries) guna mengembangkan inisiatif untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.

Selesai melaksanakan pertemuan, Jenderal yang pernah bertugas di Afghanistan dan NATO itu mengadakan peninjauan ke salah satu Observation Post Indobatt yang berada di TP 37, tepat di perbatasan Lebanon dengan Israel.

TNI Kaji Ulang Pengiriman Pasukan ke Kongo

Jakarta (ANTARA News) - Mabes TNI akan mengkaji ulang pengiriman tambahan pasukan untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, menyusul perkembangan situasi keamanan di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal MUda TNI Sagom Tamboen ketika dikorfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan, situasi keamanan di wilayah Kongo hingga kini jauh dari kondusif.

"Sebagai bagian dari misi perdamaian PBB, tentu pasukan kita bukan disiapkan untuk bertempur melawan milisi. Melainkan untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian di wilayah itu. Jadi, ini yang menjadi pertimbangan kami," katanya.

Tentang keberadaan sejumlah personel TNI yang telah dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Kongo, Sagom mengatakan, kemungkinan akan dialihkan untuk misi PBB di wilayah lain di dunia.

"Di Lebanon misalnya, para prajurit TNI di sana kan sudah saatnya di rotasi. Jadi, bisa saja kita kirim ke sana pasukan yang sudah disiapkan tersebut, atau ke wilayah lain yang menjadi bagian dari misi perdamaian PBB, tuturnya.

Sebelumnya, TNI telah menyiapkan kembali pasukannya ke Kongo untuk bergabung dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di wilayah itu (Monuc).

Kontingen TNI yang akan dikirim ke Kongo itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Zeni TNI Konga XX-G/Monuc 2009, pimpinan Dansatgas Letkol Czi Arnold A.P. Ritiauw, menggantikan Satgas Zeni TNI Konga XX-F/Monuc di Republik Demokrasi Kongo, yang akan berakhir masa tugasnya.

Penyiapan kontingen TNI ke Kongo itu antara lain dengan diadakannya latihan pratugas di Pusat Pendidikan Zeni, di Bogor, Jawa Barat.

Latihan Pratugas, dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama latihan teknis dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan dril teknis serta dril taktis, dilaksanakan mulai 14 Agustus sampai 3 September 2009.

Sedangkan tahap kedua, latihan taktis dengan pasukan yang menggunakan metode dril tempur, dilaksanakan mulai 4 sampai 10 September 2009.

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Demokrasi Kongo, MONUC akan mendapat tambahan 3.000 personil militernya pada akhir Oktober, demikian seperti dikutip Kantor Berita Prancis AFP.

Penambahan kekuatan yang akan berlangsung hampir setahun setelah revolusi, disetujui oleh Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 2.785 prajurit dan 300 petugas kepolisian.

Kedatangan pasukan baru tersebut akan menyertakan satu batalyon infanteri dan satu kompi pasukan khusus dari Mesir, satu batalyon infanteri dan satu kompi dari Bangladesh, dan satu kompi pasukan khusus dari Yordania.

Kebanyakan dari pasukan tersebut akan dikirim daerah yang sedang bergolak di timur dan timur laut RD Kongo, tempat sekitar 500 anggota gerilyawan Ugandan Lord`s Resistance Army (LRA) masih membuat kekacauan terhadap penduduk setempat.

Hingga 6.000 gerilyawan Hutu Rwanda (FDLR) masih bergerak di wilayah tersebut, meski pasukan RD Kongo dan Rwanda telah berupaya menyerang tempat persembunyian mereka.

Pasukan pertama akan tiba pada akhir Agustus dan sisa anggota pasukan lainnya pada akhir Oktober, kata juru bicara MONUC Letnan Kolonel Jean-Paul Dietrich kepada AFP.

Pasukan baru tersebut akan memperkuat pasukan yang telah bertugas di negara tersebut sebanyak 17.000 pasukan penjaga perdamaian, 700 pengamat kemiliteran dan lebih dari 1.000 petugas kepolisian yang bekerja sama dengan pasukan militer Kongo dalam operasi menumpas dua kelompok gerilyawan tersebut.

MONUC yang telah berdiri 2001 merupakan pasukan penjaga perdamaian terbesar tersendiri yang diutus PBB dengan anggaran tahunan sebesar 1,35 milyar dolar AS (950 juta euro)

KASUM TNI: ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN NKRI NYATA

Jakarta (Dephan)- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo mengatakan ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin nyata seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

"Perkembangan lingkungan strategis yang dipicu kemajuan teknologi informasi membuat perubahan yang terjadi semakin dinamis dan telah berpengaruh secara langsung dan tidak langsung pada keamanan nasional," katanya di Jayapura, Senin.

Berbicara saat membuka Geladi Mako Operasi Darat Gabungan Kodam XVII/ Cendrawasih 2009, ia mengatakan pengaruh pesatnya teknologi informasi itu langsung dirasakan sistem keamanan nasional berupa berkembangnya isu demokrasi, tuntutan HAM, lingkungan hidup, aksi teror, separatis, perbatasan negara, serta bencana alam dan konflik sosial.

Dengan begitu, lanjutnya, isu ancaman yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dan mengancam keutuhan wilayah NKRI.

"Ancaman nyata tersebut bersifat nasional dan transnasional yang cenderung meningkat dan berimplikasi pada strategi, doktrin dan penggunaan kekuatan TNI," kata Didik.

Ia menambahkan, perkiraan ancaman tersebut dapat diantisipasi dengan melaksanakan pengamanan wilayah darat, laut, dan udara yurisdiksi nasional serta mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah perbatasan darat khususnya perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini.

PERWIRA TNI JADI DIREKTUR UNIFIL DI PBB

Brigjen TNI Zahari Siregar dipastikan menjadi Direktur Strategic Military Cell (SMC) Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) yang bermarkas di New York.

Penunjukkan Brigjen TNI Zahari Siregar itu, menyusul permintaan PBB kepada Indonesia untuk menetapkan salah satu perwira tingginya sebagai Direktur SMC UNIFIL, kata Wakil Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri Fikry Cassidy di Jakarta, Selasa.

Brigjen TNI Zahari Siregar sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia.

Ketika dikonfirmasi ANTARA, Fikry mengatakan, Direktur SMC UNIFIL antara lain bertugas merumuskan kebijakan strategis yang akan diterapkan UNIFIL agar misinya menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di Lebanon Selatan berhasil.

Ia menambahkan, keberadaan SMC baru di bentuk PBB misinya di Lebanon Selatan sedangkan dalam misi PBB lainnya di wilayah lain, keberadannya tidak ada.

Dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasukan terbesar setelah Perancis dan Italia.

Tambah

Indonesia akan meningkatkan jumlah personel TNI untuk bergabung dengan pasukan pemelihara perdamaian PBB menjadi 2.000 personel pada 2009.

Saat ini jumlah personel TNI yang tergabung dalam pasukan PBB mencapai 1.526 orang yang bertugas di empat wilayah dunia yakni di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Afrika.

Namun, lanjut Fikry, rencana tersebut akan dipertimbangkan lagi mengingat terjadi krisis ekonomi global.

Dijelaskannya, Indonesia pertama bergabung dalam misi PBB pada 1957. "Sejak 1957 Indonesia telah berpartisipasi dalam 25 misi perdamaian PBB. Dan saat ini, Indonesia tergabung dalam tujuh misi PBB," ungkapnya.

Fikry mengemukakan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB memiliki nilai strategis yakni mempererat kerja sama multilateral untuk penyelesaian konflik. Keikutsertaan itu tetap dilandasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif sesuai amanah UUD 1945.

Selain itu, keterlibatan Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI/Polri. Khusus dalam misi PBB di Lebanon, selain mengirimkan pasukan darat, Indonesia juga bergabung dalam satuan Tugas Maritim (MTF) UNIFIL, dengan jumlah seluruh personel sekitar 1.400 orang.

Hal itu menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia berdasarkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif, demikian Fikry.


Sumber : Antara

TNI BERHASIL TEMBUS KOTA DURU, KONGO

Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XX-F berhasil merampungkan perbaikan jalan Dungu-Duru, Kongo, sepanjang 88 kilometer hingga memperlancar bantuan kemanusiaan PBB ke wilayah yang sebagian diduduki milisi LRA (Lord`s Resistance Army).

Perwira Penerangan Satgas Konga XX-F/MONUC, Kongo, Kapten Inf Leo Sugandi dalam surat elektronika kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, mengatakan, sebanyak 37 personel Garuda berhasil menembus isolasi Kota Duru.

Duru merupakan kota perbatasan antara Negara Kongo dengan Sudan.

Personel militer Monuc (Mission de l`Organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo/misi PBB di Kongo) bersama pasukan FARDC (tentara nasional Kongo) tergabung dalam Operasi Rudia.

Operasi tersebut merupakan gabungan pasukan penjaga perdamaian PBB dan membantu pasukan pemerintah Kongo mengusir milisi LRA (Lord?s Resistance Army), yang kerap melakukan gangguan keamanan di wilayah perbatasan Kongo dengan Sudan dan Uganda.

Dengan selesainya jalur Dungu-Duru, bantuan obat-obatan dan makanan bagi warga sipil yang menjadi korban konflik akibat aktivitas milisi bersenjata di wilayah perbatasan Kongo, dapat segera disalurkan.

Tak hanya itu, terbukanya jalan Dungu-Duru memberikan kesempatan pengerahan personel pasukan pemerintah Kongo untuk mengamankan wilayah perbatasannya yang selama ini menjadi tempat persembunyian milisi LRA (kelompok pemberontak dari Uganda ).

Komandan Divisi FARDC wilayah Timur Kolonel Mundos Kongo menjelaskan, kendala utama Operasi Rudia adalah pendistribusian logistik kepada pasukan FARDC yang berada di garis depan.

Hal tersebut diakibatkan rusaknya transportasi darat dan minimnya alat angkut udara dukungan dari Monuc.

Kolonel Mundos berharap dengan diperbaikinya jalan Dungu-Duru akan memperlancar proses pendistribusian logistik kepada pasukannya yang berada di perbatasan.


Sumber : Antara

Ketua DPR: Jangan Fobia dengan TNI

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono meminta masyarakat tidak lagi anti terhadap kekuatan militer Indonesia. Kekuatan militer, kata dia, dapat ikut serta dalam mencegah aksi terorisme.

Agung menambahkan pemberantasan terorisme memang tugas pokok kepolisian. "Tapi institusi lain, termasuk TNI, dapat ikut serta," kata Agung di gedung DPR, Jumat 21 Agustus 2009.

Menurut Agung, hal itu dimungkinkan karena sistim yang dibangun Indonesia sudah transparan. Agung pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan terulangnya kejadian dan pelanggaran HAM di masa lalu. "Jangan fobia dengan TNI."

TNI Rombak Pola Antisipasi Terorisme

TNI merombak pola antisipasi dan penanganan terorisme, sesuai modus dan target yang dituju para pelaku tindak pidana terorisme, terutama pasca peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (14/8) mengatakan, perombakan pola antisipasi dan penanganan terorisme itu terutama ditujukan pada pengamanan simbol-simbol negara, tanpa mengabaikan kemungkinan ancaman pada obyek lainnya.

"Kita tahu sasaran aksi terorisme belakangan ini adalah presiden, dan presiden itu menjadi tanggungjawab TNI, maka otomatis kita akan evaluasi dan rombak polanya," katanya, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pidato kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT ke-64 RI.

Perombakan pola pengamanan presiden terkait ancaman terorisme, dilakukan di setiap tingkatan secara berjenjang termasuk kunjungan presiden ke daerah.

"Karena itu, kita akan perkuat kapabilitas, daya mampu dari pasukan pengamanan presiden (paspampres) mulai dari kemampuan personel hingga perlengkapan dan peralatan yang digunakan," kata Panglima TNI.

Djoko menambahkan, secara umum TNI akan memperkuat daya mampu satuan dan desk antiteror yang telah dimiliki setiap komando daerah militer yang tersebar di daerah. "Kami juga akan merombak pola pembinaan teritorial agar dapat bekerja lebih efektif dan tepat sasaran, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman terorisme dan penanggulangannya," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Djoko, deteksi dan cegah dini terhadap ancaman terorisme dapat berjalan optimal.

TNI Akan Sosialisasikan Komponen Bom

KOMPAS.com — Dalam waktu dekat, TNI akan menyosialisasikan bahan-bahan yang menjadi komponen bahan peledak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang aktivitas perakitan bom yang mungkin ada di sekitar mereka.

"Diharapkan, masyarakat pun nantinya akan lebih waspada jika melihat ada orang-orang di lingkungan mereka yang membeli bahan-bahan kimia khusus di toko," ujar Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Mayjen Hariyadi Sutanto, saat ditemui di sela-sela acara Army Interaction Games di Akademi Militer Magelang, Kamis (13/8).

Dengan menambah pemahaman tentang komponen bahan peledak, Haryadi mengatakan, pihaknya berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap aktivitas di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, dia mencontohkan, orang yang membeli pupuk urea misalnya, tidak harus dimaklumi dan dianggap sebagai hal biasa, untuk kebutuhan bertani.

"Jika orang tersebut tidak memiliki lahan pertanian, maka warga pun semestinya curiga dan meneliti aktivitas orang tersebut. Pada situasi seperti itu, kewaspadaan harus ditingkatkan karena pupuk urea dapat digunakan sebagai salah satu komponen bahan peledak," ujarnya.

Berdasar pada kondisi ini, Hariyadi mengingatkan, sikap waspada juga harus dimiliki oleh para pemilik toko, khususnya yang menjual bahan-bahan kimia. Sebagai upaya pengamanan untuk mengantisipasi bahaya terorisme, para pemilik toko ini diharapkan juga dapat membangun jaringan komunikasi intens dengan pihak aparat keamanan, TNI, dan polisi.

Sekalipun sudah ada TNI dan polisi, menurut Hariyadi, kendali pengamanan yang utama terletak di masyarakat. Sebab, merekalah yang sering bersinggungan langsung dengan para pendatang, termasuk dengan beberapa orang yang ternyata adalah teroris.

Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat juga diminta tidak ragu untuk melaporkan orang-orang atau kelompok yang dinilai mencurigakan kepada petugas keamanan terdekat. "Dalam hal ini, masyarakat harus membantu mengamankan lingkungan karena ini adalah bagian dari kewajiban mereka, membela negara dan bangsa," ujarnya.

Tidak hanya itu, Hariyadi mengingatkan, setiap ketua RT dan RW untuk intens mengecek keberadaan para pendatang di kampungnya. Setiap tamu menginap harus ditanyai secara detail berapa hari akan berada di kampung tersebut. Jika nantinya tamu yang bersangkutan ternyata tinggal lebih lama dari yang dia sebutkan, maka baik ketua RT maupun ketua RW harus mengecek aktivitas apa yang dilakukan oleh orang tersebut.

TNI Butuh Payung Hukum Atasi terorisme

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, porsi kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan terorisme harus diperjelas sehingga keterpaduan itu akan efektif mengatasi aksi kejahatan teror.

"Selama ini sudah tidak ada masalah dengan koordinasi peran dan fungsi TNI-Polri dalam penanganan terorisme, termasuk intelijen di masing-masing institusi,"katanya, usai memberikan ceramah pada diskusi bertajuk "Perspektif Membangun Marinir Masa Depan" di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, meski secara struktural TNI dan Polri berbeda, namun secara fungsional peran dan fungsi mereka harus saling mendukung dalam menghadapi berbagai ancaman terorisme. "Yang penting adalah bagaimana porsi dari masing-masing institusi itu dapat diperjelas, hingga makin efektif dalam menjalankan keselarasan dan keterpaduan tugas di lapangan," ujar Juwono.

Sementara itu Kepala Desk Anti Teror Irjen (Pol) Ansyaad Mbai mengatakan, selama ini koordinasi dan kerja sama antarkomunitas intelijen, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Kepolisian (BIK), telah berjalan baik.

"Bahkan, seluruh komunitas intelijen telah bekerja sama dan berkoordinasi dalam suatu satuan tugas (satgas) terpadu, sejak upaya pencarian aktor teror bom DR Azahari dimulai," kata Ansyaad.

Ia menilai, pandangan yang menyatakan ada persaingan antara TNI dan Polri dalam mengungkap berbagai konflik dan kasus terorisme merupakan pandangan skeptis.

Ansyaad berpendapat, keberhasilan Polri mengungkap kelompok teroris di Batu, Malang merupakan keberhasilan semua aparat intelijen. Keberhasilan tersebut, menurut dia, akan semakin meningkatkan koordinasi aparat intelijen lain dengan Polri.

Ansyaad mengemukakan, wilayah Indonesia terlalu luas bila hanya diawasi oleh satu unit intelijen saja. "Justru karena aktifnya berbagai komunitas intelijen bekerja maka jaringan terorisme sedikit demi sedikit terkuak, "katanya seperti dikutip Antara.

Ia menambahkan, perlu payung hukum bagi kegiatan intelijen guna meningkatakan efektivitas kegiatan intelijen.

Pengamat militer Andi Widjajanto mengatakan, payung hukum tersebut harus mengatur secara jelas apa saja yang menjadi porsi kewenangan intelijen TNI dan Polri. Bila tidak, maka tumpang tindih antara kewenangan intelijen TNI dan Polri akan tetap ada.

"Aturannya harus jelas. Kalau tidak nuansa persaingan antara intelijen TNI dan Polri tetap akan ada. Butuh waktu lama untuk mengatasi hal ini, karena sifatnya psikologis," ujarnya.

Andi yang juga ketua pokja pembentukan RUU Intelijen menambahkan, proses legislasi RUU Intelijen diperkirakan selesai pada 2008.

TNI Serahkan Hasil Audit Alutsista

Metrotvnews.com, Jakarta: Markas Besar TNI telah menyerahkan hasil audit alat utama sistem persenjataaan (alutsista) kepada Departemen Pertahanan untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut diutarakan Ketua Tim Audit Alutsista TNI Letnan Jenderal TNI Liliek AS Sumaryo di Jakarta, Selasa (11/8), setelah menerima Bintang Yudha Dharma Pratama.

"Ada beberapa penyempurnaan pada laporan hasil audit, finalisasi. Tetapi, sekarang sudah di Departemen Pertahanan," kata Sumaryo. Sumaryo mengaku tak bisa memberikan keterangan lebih rinci terkait hasil audit karena masih akan dikaji lagi dengan tim audit dengan Departemen Pertahanan untuk dikaji secara menyeluruh.

Pada beberapa waktu lalu Departemen Pertahanan bersama Markas Besar TNI membentuk tim audit bersama terhadap manajemen pembinaan, teknik, dan anggaran dari semua alusista. Tim akan melakukan evaluasi menyeluruh atas alutsista TNI. Evaluasi itu dilakukan terkait dengan beruntunnya kecelakaan terkait alutsista beberapa waktu terakhir.

Evaluasi oleh tim internal TNI dilakukan terkait aspek teknis pemeliharaan dan operasional penerbangan, aspek regulasi pemeliharaan dan operasional penerbangan, serta aspek pendidikan dan latihan penyiapan keterampilan. "Hasilnya nanti secara komprehensif kami laporkan kepada Menteri Pertahanan dan Presiden," kata Sumaryo.