Presiden Punya Informasi tentang Naskah Asli Supersemar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki informasi tentang keberadaan naskah asli Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Untuk informasi itu, Presiden minta Arsip Nasional menindaklanjuti benar atau tidaknya informasi tersebut.

”Presiden minta ditindaklanjuti. Ada informasi (Supersemar yang asli) benar atau tidak. Informasi itu dimiliki mantan staf Sekretariat Negara. Presiden minta Kepala Arsip Nasional berkoordinasi dengan Pak Sudi Silalahi dan Pak Hatta Rajasa,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/8).

Sebelumnya, Presiden memanggil Kepala Arsip Nasional Djoko Utomo di Kantor Presiden. Menurut Djoko, staf Sekretariat Negara yang memiliki informasi adalah Daryoto. Djoko akan menindaklanjuti informasi itu seperti yang telah dilakukan selama ini.

”Terus-menerus kami menindaklanjuti informasi yang ada. Kepada Pak AH Nasution sebelum meninggal kami gali informasi karena sebagai Ketua MPRS ketika Supersemar keluar. Kami juga menggali informasi kepada Sekretaris Jenderal MPRS Abdul Kadir Besar. Namun, semua nihil,” ujar Djoko.

Meskipun belum mendapatkan naskah asli Supersemar, Djoko yakin Supersemar instruksi kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) itu ada. Soeharto diinstruksikan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

”Arsip Nasional menyimpan film berisi pidato Soekarno yang berbicara panjang lebar tentang Supersemar yang sampai sekarang yang aslinya belum ketemu. Pidato itu yang membuat kami yakin. Upaya pencarian ketika ada informasi terus-menerus kami lakukan,” ujar Djoko.

Tidak mudah

Upaya menyimpan arsip bernilai sejarah tinggi, apalagi yang sudah bertahun-tahun, memang tidak mudah. Selain naskah asli Supersemar, Presiden juga minta kepada Arsip Nasional untuk mengumpulkan arsip tentang peristiwa Palagan Ambarawa, yaitu perlawanan rakyat terhadap kekuatan Sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah, akhir 1945.

Tentang arsip bernilai sejarah tinggi, Djoko memberi contoh, teks Proklamasi Kemerdekaan yang ditulis tangan Soekarno tanpa tanda tangan baru disimpan di Arsip Nasional tahun 1992. Teks itu diserahkan BM Diah yang menyimpannya kepada negara. Sementara teks Proklamasi Kemerdekaan yang diketik Sayuti Melik disimpan di Arsip Nasional tahun 1960.

Selain fokus untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membuka arsip bernilai sejarah pada masa lampau kepada publik, Presiden juga minta agar peristiwa sejarah 5 sampai 10 tahun terakhir juga diarsipkan. Permintaan Presiden itu ditujukan, antara lain, untuk dokumen asli Pemilu 2004 dan 2009 serta empat kali perubahan UUD 1945.

Arsip Nasional membuka akses seluas-luasnya kepada publik, kecuali arsip yang bersifat rahasia. ”Tidak ada pembatasan dan kita tidak menganut rezim tahun. Yang bersifat rahasia adalah yang berpotensi mengganggu keamanan nasional,” katanya

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Upacara peringatan HUT ke‑64 RI yang berlangsung di Istana Merdeka, Senin (17/8), tidak dihadiri semua mantan presiden. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak hadir karena sakit. BJ Habibie saat ini sedang berada di Jerman.
Sementara Megawati Soekarnoputri memilih menghadiri upacara bendera di DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam upacara di Istana Merdeka hanya tampak Guruh Soekarno, Rachmawati dan Sukmawati.
"Para mantan presiden semuanya tidak hadir, tapi kalau mantan wapres hadir, seperti Pak Try Sutrisno, Pak Hamzah Haz," ujar Mensesneg Hatta Radjasa sebelum upacara di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Menurut Hatta, ketidakhadiran para mantan presiden itu karena masing‑masing berhalangan, kecuali Megawati. Meskipun sudah diundang, Megawati tidak memberi keterangan apakah hadir atau tidak.
Terhadap cawapres seperti Prabowo Subianto, Hatta belum bisa memastikan apakah diundang atau tidak. "Belum tentu tidak diundangnya, tapi yang jelas saat ini belum kelihatan," kata dia.
Pada upara HUT ke‑64 RI tahun lalu 2008 lalu, hanya Gus Dur saja yang datang, meskipun pada saat itu kondisinya tidak terlalu fit. Sementara Megawati dan Habibie tidak datang.
Upacara kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspektur upacara. Presiden didampingi Ibu Ani Yudhoyono duduk di panggung kehormatan bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah.
Penjagaan keamanan selama berlangsung upacara peringatan 17 Agustus kali ini tampak ketat dengan banyaknya personil TNI dan Polri yang berjaga di sekitar Istana Merdeka. Upacara pengibaran bendera dipimpin komandan upacara Kolonel Inf Agus Sutomo.
Pembawa bendera pusaka pada upacara pengibaran bendera adalah tim merah Paskibraka yang terdiri dari pembawa baki Anisa Fatharani dari DKI Jakarta, pengerek bendera Kholis Arahman dari Bengkulu, dan pembentang bendera adalah Nafajo Bima Hadis dari Jawa Barat.
Upacara dimulai dengan suara detuman meriam sebanyak 17 kali sebelum pembacaan naskah teks proklamasi oleh Ketua DPR Agung Laksono.
Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain beberapa anak‑anak dari mantan presiden Soekarno, seperti Rahmawati, Sukmawati dan Guruh, Dewi Soekarno istri mantan presiden Soekarno, mantan wakil presiden Hamzah Haz, mantan wakil presiden Try Soetrisno, sejumlah duta besar negara sahabat antara lain duta besar Jepang dan negara‑negara ASEAN.Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga tampak telah hadir dengan didampingi oleh pasangan masing‑masing, misalnya Menko Polkam Widodo AS, Menko Perekonomian Sri Mulyani dan Menko Kesra Aburizal Bakrie.
Peringatan Hari Kemerdekaan ke‑64 dimulai tepat pukul 10.00 WIB bertepatan dengan detik‑detik pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 17 Agustus 1945.
Selain itu presiden juga bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Upacara penurunan bendera dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke‑64 dimulai sekitar pukul 17.00 WIB setelah lebih kurang satu jam pagelaran beragam tarian nusantara dari berbagai daerah Indonesia.
Presiden didampingi Ibu Ani Yudhoyono duduk di panggung kehormatan bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah.
Penjagaan keamanan selama berlangsung upacara penurunan bendera tidak seketat sebagaimana upacara penaikan bendera.
Tamu undangan dapat berjalan mondar‑mandir dan berdiri berkerumun di sisi kanan Istana Merdeka untuk mengambil foto para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Sejumlah tamu bahkan berdiri di sembarang tempat selama upacara berlangsung.
Bertindak sebagai komandan upacara pada upacara penurunan bendera adalah Kolonel PSK Theodorus Seto Purnomo, Danwing II Paskhas, Kopaskhas Angkatan Udara.

Sail Bunaken "Event" Maritim Terbesar Abad 21

Sail Bunaken yang melibatkan puluhan negara lengkap dengan kapal perang dan kapal layar, merupakan event maritim terbesar abad 21 yang digelar di perairan Manado dan Bitung, 12-20 Agustus 2009.

"Sail Bunaken merupakan momentum untuk memulihkan citra Indonesia, karena event maritim terbesar di dunia sukses digelar di Manado," kata Dirjen pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Aji Sularso di Manado, Kamis.

Kegiatan Sail Bunaken dengan mengagendakan Sailing dan Flying Pass berbagai kapal dan pesawat perang, merupakan kegiatan yang jarang dilakukan di dunia.

Provinsi Sulut mendapatkan momentum yang sangat prestisius dengan kegiatan itu, sehingga diharapkan masyarakat setempat mampu mendukung dan menyukseskan kegiatan itu.

Menurutnya, ada dua hal penting terkait pelaksanaan Sail Bunaken di Sulut, yakni potensi kelautan dan sumber daya hayati yang besar, sangat layak dikonversikan untuk kegiatan ekonomi bagi rakyat.

"Bangsa Indonesia bisa mempromosikan potensi yang ada dengan mengundang sejumlah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Kemudian, bangsa Indonesia bisa menunjukkan kekuatan pertahanan dan keamanan maritim, sehingga tidak bisa dipandang enteng oleh negara-negara manapun.

"Sudah ada ribuan peserta mancanegara berada di Sulut, berarti mereka mengakui bahwa event internasional di Indonesia diakui," jelasnya.

Mimpi Besar Indonesia

Peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, di Jakarta menegaskan, hingga 64 tahun usia kemerdekaannya, Indonesia belum memiliki mimpi besar yang mampu mengarahkan bangsa menuju kejayaannya.

Menurut dia, mimpi besar itulah yang akan menyemangati anak bangsa untuk menjadi bangsa yang unggul dan setara dengan bangsa-bangsa lain.

Generasi pada tahun 1928 memiliki mimpi besar adanya persatuan dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Sedangkan generasi era 1945 bercita-cita mewujudkan kemerdekaan bangsa. ”Semua mimpi itu terwujud. Tetapi, apakah mimpi kita kini sebagai bangsa merdeka? Tanpa mimpi besar, kita tidak akan bergerak ke mana-mana,” ujarnya.

Menurut Sukardi, India dan China memiliki cita-cita besar untuk mengalahkan Amerika Serikat. India berkeinginan kuat menjadi negara penguasa peranti lunak (software) komputer pada tahun 2020 dan China berminat menguasai industri perangkat keras (hardware) komputer.

Dengan luas laut yang mencapai dua pertiga wilayahnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara yang menguasai industri maritim dunia. Namun, upaya mewujudkan cita-cita itu masih jauh karena paradigma pembangunan Indonesia masih bertumpu pada daratan.

Untuk mewujudkan mimpi besar dan perubahan atas paradigma pembangunan, program kebijakan yang dibuat pemerintah, khususnya pendidikan, harus diarahkan agar mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Penguasaan atas nanoteknologi, bioteknologi, teknik informasi, dan neurosains menjadi sebuah kemutlakan.

Masih retorika

Sayangnya, lanjut Sukardi, kesadaran bangsa Indonesia akan mimpi besar dan perubahan paradigma pembangunan belum terwujud. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kebodohan sebagai persoalan mendasar bangsa hingga kini masih sebatas retorika. Pola pendidikan yang dibangun justru mewujudkan kastanisasi pendidikan dan mempersempit peluang generasi-generasi cerdas yang tak mampu secara ekonomi untuk berkontribusi besar membangun bangsa.

”SBY yang terpilih kembali harus bisa menginspirasi bangsa Indonesia agar memiliki mimpi besar bersama yang menjadi arah bangsa. Karena itu, pembangunan karakter nasional dan pendidikan yang sejajar menjadi keharusan,” katanya.

Secara terpisah, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat mengatakan, pemerintah ke depan harus menentukan skala prioritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Dalam bidang politik, konsolidasi ke-Indonesia-an harus segera dilakukan. Ciri Indonesia sebagai bangsa yang plural semakin memudar. Semangat kedaerahan semakin menguat dan interaksi antarbudaya suku-suku bangsa juga semakin melemah. Kondisi itu membuat pembangunan yang tidak merata terus berkelanjutan dan semakin memperlebar jurang antara daerah yang unggul dan daerah yang terbelakang.

Revitalisasi Pancasila

Menurut Komaruddin, revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa juga harus dilakukan. Namun, penanaman ideologi itu tidak boleh menggunakan cara-cara indoktrinasi seperti di era Orde Baru, tetapi dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

”Presiden ke depan harus bisa meneruskan pembangunan bangsa (nation building) sebagai kelanjutan apa yang sudah dibangun Soekarno dan menjadi economic and market builder (pembangun ekonomi dan pasar) seperti yang telah dilakukan oleh Soeharto,” katanya.

Komaruddin menambahkan, demokratisasi juga harus diperkuat agar tak menimbulkan benturan atau melemahkan kohesi nasional. Namun, katanya, hal itu dapat dilakukan jika diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang baik, supremasi hukum, serta pendidikan yang berkualitas.