Menhan: 15 Rekanan Pengadaan Alutsista Masuk Daftar Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengemukakan, pihaknya telah memasukkan 15 perusahaan rekanan pengadaan alat utama sistem senjata dalam daftar hitam.

"Itu data terakhir yang sementara kami data dari sekian banyak rekanan pengadaan alat utama sistem senjata selama ini," katanya, ketika dikonfirmasi di sela-sela rapat kerja jajaran kementerian politik, hukum, dan keamanan dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (31/8). Beberapa saat sebelumnya, Menhan Juwono Sudarsono bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan seputar pengadaan persenjataan dan penjualan senjata oleh PT Pindad.

Ia mengemukakan, Presiden Yudhoyono meminta agar Departemen Pertahanan dan TNI dapat menggunakan anggaran secara akuntabel, transparan dan efektif, jangan ada pengadaan persenjataan dari yang sudah direncanakan dan dianggarkan. Presiden juga meminta agar Departemen Pertahanan terus memantau dan menertibkan prosedur pengadaan alat utama sistem senjata.

"Selama ini Departemen Pertahanan terus melakukan pembenahan dan penertiban dalam prosedur pengadaan alat utama sistem senjata, termasuk dalam kaitannya dengan pihak ketiga," ujarnya.

Hal itu, lanjut Juwono, penting terus dilakukan karena masih banyak rekanan atau pihak ketiga yang kerap melakukan penyimpangan, dengan menawarkan barang dan jasa militer yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. "Penyimpangan tersebut, terjadi hampir di setiap lini. Karena itu, perlu terus dipantau dan ditertibkan," ujarnya.

Tentang ke-15 rekanan yang masuk daftar hitam dimaksud, Menteri Pertahanan Juwono mengatakan belum bisa dipublikasikan.

TNI Tambah 600 Prajurit Amankan PT Freeport

Biak (ANTARA News) - Sedikitnya 600 prajurit TNI AD akan diperbantukan mengamankan areal kerja PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika, Papua mulai 2 September 2009.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ahmad Yani Nasution di Biak, Senin, mengatakan, penempatan ratusan prajurit TNI itu atas permintaan Polri dalam upaya memulihkan situasi Kamtibmas di areal PT.Freeport.

"Ke-600 prajurit TNI AD tambahan itu akan bertugas secara efektif 2 September," kata Mayjen AY Nasution.

Ia mengakui, prajurit TNI AD yang diperbantukan mengamankan Freeport dipersiapkan untuk menghadapi kelompok separatis (TPN/OPM) yang sering mengganggu keamanan masyarakat setempat, khususnya di sekitar Freeport.

Nasution belum memastikan sampai kapan prajurit tambahan itu akan bertugas di Freeport, yang jelas sampai situasi keamanan di sana benar-benar pulih.

Menyinggung situasi keamanan di Papua dan Papua Barat, Pangdam Nasution mengemukakan, sampai saat ini tetap kondusif. Aktivitas warga masyarakat maupun fasilitas umum berjalan normal seperti biasanya.

"Untuk wilayah teritorial Kodam XVII/Cenderawasih situasi aman dan terkendali," ujar Nasution

Pasukan Konga TNI Jalin Kerjasama Dengan 13 Desa Di Lebanon

Elshinta - Newsroom, Komandan Sektor Timur UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) - Brigadir Jenderal Ricardo Alvarez Esperajo Garcia mengadakan kunjungan ke Markas Batalyon Indonesia, Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C/Unifil (Indobatt), UN POSN 7-1 Adshit al Qusayr, Rabu (26/8) dalam rangka pertemuan dengan Kepala Desa seluruh wilayah operasi Indobatt. Pertemuan ini sengaja digelar untuk melakukan dengar pendapat secara langsung dari para Mayor (istilah Kepala Desa di Lebanon) yang berada di wilayah operasi Satgas TNI di Lebanon Selatan sekaligus perkenalan dirinya sebagai Komandan Sektor Timur Unifil yang baru.

Satgas TNI Konga XXIII-C memiliki 13 desa binaan di Lebanon Selatan, masing-masing dipimpin oleh seorang Mayor (Kepala Desa) dan beberapa Moukhtar (Ketua RW). Dalam pertemuan tersebut, Jenderal yang berasal dari Angkatan Darat Spanyol itu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan kepada para Mayor dan hadirin yang beragama Islam, karena pada hari itu bertepatan dengan awal bulan Ramadhan. Kehadiran para Kepala Desa dalam pertemuan tersebut menurut Jenderal Alvarez merupakan bukti adanya hubungan yang sangat baik antara masyarakat setempat dengan Indobatt dan Brigade yang berada di Sektor Timur Unifil.

Selanjutnya dihadapan Kepala Desa dan beberapa pejabat dari Unifil Sector East Civil Affairs serta Liaison Officer LAF (Lebanese Armed Forces), Komandan Sektor akan menerapkan beberapa pilar yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 dalam kepemimpinannya selama 4 bulan ke depan, yaitu, pertama : mengadakan kolaborasi lebih dekat dan mendukung LAF dalam menyelesaikan tugas sesuai Resolusi 1701; kedua, melakukan komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan para Kepala Desa melalui Quick Impact Projects (proyek-proyek yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat) yang selama empat bulan terakhir belum terealisasi; ketiga, menyokong masyarakat miskin dengan program-program pendidikan, kesehatan dan peternakan (dokter hewan); dan sebagai pilar terakhir (keempat) adalah memfokuskan upaya dan koordinasi dengan berbagai organisasi internasional dan LSM serta Keduataan Besar negara-negara penyumbang pasukan/TCC (Troops Contributing Countries) guna mengembangkan inisiatif untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.

Selesai melaksanakan pertemuan, Jenderal yang pernah bertugas di Afghanistan dan NATO itu mengadakan peninjauan ke salah satu Observation Post Indobatt yang berada di TP 37, tepat di perbatasan Lebanon dengan Israel.

Ekspor Senjata PT Pindad Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com — Departemen Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menegaskan, proses ekspor beberapa jenis senjata ke Filipina dan Mali sudah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur legal yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Senin (31/8), saat mengikuti rapat kerja antara Komisi I serta para menteri dan pejabat negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menurut Juwono, Dephan memberi kewenangan kepada PT Pindad untuk mengekspor senjata-senjata buatan mereka ke sejumlah negara, yang sebelumnya terlebih dahulu disetujui oleh Mabes TNI lewat mekanisme pengesahan keamanan yang dibuat Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI. "Rekomendasi yang diberikan Dephan ke PT Pindad dalam hal izin produksi, ekspor dan impor, serta agen distributor barang dan jasa militer di lingkungan Dephan dan Mabes TNI," ujar Juwono.

Dalam kasus kali ini, rekomendasi, menurut Juwono, diberikan Dephan berdasarkan pengesahan keamanan Mabes TNI, sejak Desember 2008 untuk ekspor 100 pucuk senjata jenis SS1 V1 ke negara Mali dan 10 pucuk pistol jenis P2 ke Filipina untuk perkumpulan olahraga petembak di negara itu.

Setelah itu, tambah Juwono, Asintel Panglima TNI kemudian mengeluarkan pengesahan keamanan pada Januari 2009, yang kemudian diikuti dengan penerbitan rekomendasi izin ekspor bagi PT Pindad pada 20 Januari 2009 dan 12 Juni 2009 untuk masing-masing jenis senjata yang dipesan itu.

Dalam kesempatan sama, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjelaskan, pihaknya sekadar berwenang memberi pengesahan keamanan untuk setiap rencana ekspor senjata ke negara-negara, yang terlebih dahulu juga dipastikan tidak bermasalah. "Semakin banyak permintaan, semakin banyak orang mau beli kan semakin bagus. Asal persyaratannya dipenuhi, permintaan dan negara pengguna akhirnya jelas, lalu sesuai prosedur pengecekan. Kalau soal prosedur ekspor, pengiriman, dan apakah setelah di negara pemesan mereka mau jual lagi, semua itu bukan urusan TNI," tambah Djoko.

Lebih lanjut, sejumlah anggota Komisi I mempertanyakan ekspor senjata ke dua negara itu, yang berujung persoalan. Mereka antara lain Andreas Pareira (Fraksi PDI-P), Hajriyanto Y Thohari dan Yusrin Nasution (Fraksi Partai Golkar), Abdillah Toha (Fraksi Partai Amanat Nasional), dan Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra. Yusrin meminta pemerintah segera memperjelas dan menuntaskan persoalan ini terutama terkait hubungannya dengan antarnegara, terutama dengan Filipina. Hal itu harus segera dilakukan karena, jika tidak, dikhawatirkan bakal memicu masalah baru. Wanti-wanti senada juga dilontarkan Abdillah Toha

Presiden Punya Informasi tentang Naskah Asli Supersemar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki informasi tentang keberadaan naskah asli Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Untuk informasi itu, Presiden minta Arsip Nasional menindaklanjuti benar atau tidaknya informasi tersebut.

”Presiden minta ditindaklanjuti. Ada informasi (Supersemar yang asli) benar atau tidak. Informasi itu dimiliki mantan staf Sekretariat Negara. Presiden minta Kepala Arsip Nasional berkoordinasi dengan Pak Sudi Silalahi dan Pak Hatta Rajasa,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/8).

Sebelumnya, Presiden memanggil Kepala Arsip Nasional Djoko Utomo di Kantor Presiden. Menurut Djoko, staf Sekretariat Negara yang memiliki informasi adalah Daryoto. Djoko akan menindaklanjuti informasi itu seperti yang telah dilakukan selama ini.

”Terus-menerus kami menindaklanjuti informasi yang ada. Kepada Pak AH Nasution sebelum meninggal kami gali informasi karena sebagai Ketua MPRS ketika Supersemar keluar. Kami juga menggali informasi kepada Sekretaris Jenderal MPRS Abdul Kadir Besar. Namun, semua nihil,” ujar Djoko.

Meskipun belum mendapatkan naskah asli Supersemar, Djoko yakin Supersemar instruksi kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) itu ada. Soeharto diinstruksikan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

”Arsip Nasional menyimpan film berisi pidato Soekarno yang berbicara panjang lebar tentang Supersemar yang sampai sekarang yang aslinya belum ketemu. Pidato itu yang membuat kami yakin. Upaya pencarian ketika ada informasi terus-menerus kami lakukan,” ujar Djoko.

Tidak mudah

Upaya menyimpan arsip bernilai sejarah tinggi, apalagi yang sudah bertahun-tahun, memang tidak mudah. Selain naskah asli Supersemar, Presiden juga minta kepada Arsip Nasional untuk mengumpulkan arsip tentang peristiwa Palagan Ambarawa, yaitu perlawanan rakyat terhadap kekuatan Sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah, akhir 1945.

Tentang arsip bernilai sejarah tinggi, Djoko memberi contoh, teks Proklamasi Kemerdekaan yang ditulis tangan Soekarno tanpa tanda tangan baru disimpan di Arsip Nasional tahun 1992. Teks itu diserahkan BM Diah yang menyimpannya kepada negara. Sementara teks Proklamasi Kemerdekaan yang diketik Sayuti Melik disimpan di Arsip Nasional tahun 1960.

Selain fokus untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membuka arsip bernilai sejarah pada masa lampau kepada publik, Presiden juga minta agar peristiwa sejarah 5 sampai 10 tahun terakhir juga diarsipkan. Permintaan Presiden itu ditujukan, antara lain, untuk dokumen asli Pemilu 2004 dan 2009 serta empat kali perubahan UUD 1945.

Arsip Nasional membuka akses seluas-luasnya kepada publik, kecuali arsip yang bersifat rahasia. ”Tidak ada pembatasan dan kita tidak menganut rezim tahun. Yang bersifat rahasia adalah yang berpotensi mengganggu keamanan nasional,” katanya

RI Tunggu Klarifikasi Filipina Soal Senjata Pindad

Kapanlagi.com - Pemerintah Indonesia sedang menanti konfirmasi dari pemerintah Filipina tentang apakah senjata yang ditemukan aparat Filipina pada pekan lalu dari kapal berbendera Panama sebagai buatan PT Pindad Indonesia atau tidak.

"Memang ditemukan lima peti senjata yang tercampur. Jadi sedang dipastikan apakan itu betul buatan Indonesia(atau tidak, red)," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah di Jakarta, Jumat (28/8).

Apabila itu benar senjata buatan PT Pindad Indonesia, lanjut Faizasyah, maka Deplu akan melakukan pengecekan ke pihak terkait apakah ada suatu perjanjian ekspor antara PT Pindad dengan Filipina.

"Dipastikan jika memang betul melakukan ekspor tujuannya ke mana, kalau ke Filipina maka itu sudah melalui prosedur yang benar maka kita pertanyakan mengapa ada penyitaan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya belum memperoleh penjelasan apakah antara Filipina dan PT Pindad memiliki perjanjian jual beli senjata sehingga senjata yang masuk tersebut adalah legal.

Berbeda dengan di Indonesia, maka penjualan senjata di Filipina relatif bebas.

Aparat bea cukai Filipina menahan sebuah kapal kargo "Capt Ufuk" yang mengangkut sekitar 50 senapan di Bataan, Kamis malam (20/8).

Setelah dicek, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya, dan senjata laras panjang bermerek Israel "Galil".

Senjata itu adalah sejenis senjata tipe senapan serbu yang sangat akurat ( daya jangkaunya bisa mencapai 300-800 meter).

Selain senjata-senjata itu, aparat Filipina juga menahan 14 kru dari Georgia dan Afrika. Kapal tersebut disebutkan berangkat dari Pelabuhan Georgia dan singgah di Indonesia untuk mengambil barang, sebelum kemudian berlayar ke Pelabuhan Mariveles.

TNI Kaji Ulang Pengiriman Pasukan ke Kongo

Jakarta (ANTARA News) - Mabes TNI akan mengkaji ulang pengiriman tambahan pasukan untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, menyusul perkembangan situasi keamanan di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal MUda TNI Sagom Tamboen ketika dikorfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan, situasi keamanan di wilayah Kongo hingga kini jauh dari kondusif.

"Sebagai bagian dari misi perdamaian PBB, tentu pasukan kita bukan disiapkan untuk bertempur melawan milisi. Melainkan untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian di wilayah itu. Jadi, ini yang menjadi pertimbangan kami," katanya.

Tentang keberadaan sejumlah personel TNI yang telah dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Kongo, Sagom mengatakan, kemungkinan akan dialihkan untuk misi PBB di wilayah lain di dunia.

"Di Lebanon misalnya, para prajurit TNI di sana kan sudah saatnya di rotasi. Jadi, bisa saja kita kirim ke sana pasukan yang sudah disiapkan tersebut, atau ke wilayah lain yang menjadi bagian dari misi perdamaian PBB, tuturnya.

Sebelumnya, TNI telah menyiapkan kembali pasukannya ke Kongo untuk bergabung dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di wilayah itu (Monuc).

Kontingen TNI yang akan dikirim ke Kongo itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Zeni TNI Konga XX-G/Monuc 2009, pimpinan Dansatgas Letkol Czi Arnold A.P. Ritiauw, menggantikan Satgas Zeni TNI Konga XX-F/Monuc di Republik Demokrasi Kongo, yang akan berakhir masa tugasnya.

Penyiapan kontingen TNI ke Kongo itu antara lain dengan diadakannya latihan pratugas di Pusat Pendidikan Zeni, di Bogor, Jawa Barat.

Latihan Pratugas, dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama latihan teknis dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan dril teknis serta dril taktis, dilaksanakan mulai 14 Agustus sampai 3 September 2009.

Sedangkan tahap kedua, latihan taktis dengan pasukan yang menggunakan metode dril tempur, dilaksanakan mulai 4 sampai 10 September 2009.

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Demokrasi Kongo, MONUC akan mendapat tambahan 3.000 personil militernya pada akhir Oktober, demikian seperti dikutip Kantor Berita Prancis AFP.

Penambahan kekuatan yang akan berlangsung hampir setahun setelah revolusi, disetujui oleh Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 2.785 prajurit dan 300 petugas kepolisian.

Kedatangan pasukan baru tersebut akan menyertakan satu batalyon infanteri dan satu kompi pasukan khusus dari Mesir, satu batalyon infanteri dan satu kompi dari Bangladesh, dan satu kompi pasukan khusus dari Yordania.

Kebanyakan dari pasukan tersebut akan dikirim daerah yang sedang bergolak di timur dan timur laut RD Kongo, tempat sekitar 500 anggota gerilyawan Ugandan Lord`s Resistance Army (LRA) masih membuat kekacauan terhadap penduduk setempat.

Hingga 6.000 gerilyawan Hutu Rwanda (FDLR) masih bergerak di wilayah tersebut, meski pasukan RD Kongo dan Rwanda telah berupaya menyerang tempat persembunyian mereka.

Pasukan pertama akan tiba pada akhir Agustus dan sisa anggota pasukan lainnya pada akhir Oktober, kata juru bicara MONUC Letnan Kolonel Jean-Paul Dietrich kepada AFP.

Pasukan baru tersebut akan memperkuat pasukan yang telah bertugas di negara tersebut sebanyak 17.000 pasukan penjaga perdamaian, 700 pengamat kemiliteran dan lebih dari 1.000 petugas kepolisian yang bekerja sama dengan pasukan militer Kongo dalam operasi menumpas dua kelompok gerilyawan tersebut.

MONUC yang telah berdiri 2001 merupakan pasukan penjaga perdamaian terbesar tersendiri yang diutus PBB dengan anggaran tahunan sebesar 1,35 milyar dolar AS (950 juta euro)

KASUM TNI: ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN NKRI NYATA

Jakarta (Dephan)- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo mengatakan ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin nyata seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

"Perkembangan lingkungan strategis yang dipicu kemajuan teknologi informasi membuat perubahan yang terjadi semakin dinamis dan telah berpengaruh secara langsung dan tidak langsung pada keamanan nasional," katanya di Jayapura, Senin.

Berbicara saat membuka Geladi Mako Operasi Darat Gabungan Kodam XVII/ Cendrawasih 2009, ia mengatakan pengaruh pesatnya teknologi informasi itu langsung dirasakan sistem keamanan nasional berupa berkembangnya isu demokrasi, tuntutan HAM, lingkungan hidup, aksi teror, separatis, perbatasan negara, serta bencana alam dan konflik sosial.

Dengan begitu, lanjutnya, isu ancaman yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dan mengancam keutuhan wilayah NKRI.

"Ancaman nyata tersebut bersifat nasional dan transnasional yang cenderung meningkat dan berimplikasi pada strategi, doktrin dan penggunaan kekuatan TNI," kata Didik.

Ia menambahkan, perkiraan ancaman tersebut dapat diantisipasi dengan melaksanakan pengamanan wilayah darat, laut, dan udara yurisdiksi nasional serta mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah perbatasan darat khususnya perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini.

PERWIRA TNI JADI DIREKTUR UNIFIL DI PBB

Brigjen TNI Zahari Siregar dipastikan menjadi Direktur Strategic Military Cell (SMC) Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) yang bermarkas di New York.

Penunjukkan Brigjen TNI Zahari Siregar itu, menyusul permintaan PBB kepada Indonesia untuk menetapkan salah satu perwira tingginya sebagai Direktur SMC UNIFIL, kata Wakil Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri Fikry Cassidy di Jakarta, Selasa.

Brigjen TNI Zahari Siregar sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia.

Ketika dikonfirmasi ANTARA, Fikry mengatakan, Direktur SMC UNIFIL antara lain bertugas merumuskan kebijakan strategis yang akan diterapkan UNIFIL agar misinya menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di Lebanon Selatan berhasil.

Ia menambahkan, keberadaan SMC baru di bentuk PBB misinya di Lebanon Selatan sedangkan dalam misi PBB lainnya di wilayah lain, keberadannya tidak ada.

Dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasukan terbesar setelah Perancis dan Italia.

Tambah

Indonesia akan meningkatkan jumlah personel TNI untuk bergabung dengan pasukan pemelihara perdamaian PBB menjadi 2.000 personel pada 2009.

Saat ini jumlah personel TNI yang tergabung dalam pasukan PBB mencapai 1.526 orang yang bertugas di empat wilayah dunia yakni di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Afrika.

Namun, lanjut Fikry, rencana tersebut akan dipertimbangkan lagi mengingat terjadi krisis ekonomi global.

Dijelaskannya, Indonesia pertama bergabung dalam misi PBB pada 1957. "Sejak 1957 Indonesia telah berpartisipasi dalam 25 misi perdamaian PBB. Dan saat ini, Indonesia tergabung dalam tujuh misi PBB," ungkapnya.

Fikry mengemukakan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB memiliki nilai strategis yakni mempererat kerja sama multilateral untuk penyelesaian konflik. Keikutsertaan itu tetap dilandasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif sesuai amanah UUD 1945.

Selain itu, keterlibatan Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI/Polri. Khusus dalam misi PBB di Lebanon, selain mengirimkan pasukan darat, Indonesia juga bergabung dalam satuan Tugas Maritim (MTF) UNIFIL, dengan jumlah seluruh personel sekitar 1.400 orang.

Hal itu menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia berdasarkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif, demikian Fikry.


Sumber : Antara

TNI BERHASIL TEMBUS KOTA DURU, KONGO

Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XX-F berhasil merampungkan perbaikan jalan Dungu-Duru, Kongo, sepanjang 88 kilometer hingga memperlancar bantuan kemanusiaan PBB ke wilayah yang sebagian diduduki milisi LRA (Lord`s Resistance Army).

Perwira Penerangan Satgas Konga XX-F/MONUC, Kongo, Kapten Inf Leo Sugandi dalam surat elektronika kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, mengatakan, sebanyak 37 personel Garuda berhasil menembus isolasi Kota Duru.

Duru merupakan kota perbatasan antara Negara Kongo dengan Sudan.

Personel militer Monuc (Mission de l`Organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo/misi PBB di Kongo) bersama pasukan FARDC (tentara nasional Kongo) tergabung dalam Operasi Rudia.

Operasi tersebut merupakan gabungan pasukan penjaga perdamaian PBB dan membantu pasukan pemerintah Kongo mengusir milisi LRA (Lord?s Resistance Army), yang kerap melakukan gangguan keamanan di wilayah perbatasan Kongo dengan Sudan dan Uganda.

Dengan selesainya jalur Dungu-Duru, bantuan obat-obatan dan makanan bagi warga sipil yang menjadi korban konflik akibat aktivitas milisi bersenjata di wilayah perbatasan Kongo, dapat segera disalurkan.

Tak hanya itu, terbukanya jalan Dungu-Duru memberikan kesempatan pengerahan personel pasukan pemerintah Kongo untuk mengamankan wilayah perbatasannya yang selama ini menjadi tempat persembunyian milisi LRA (kelompok pemberontak dari Uganda ).

Komandan Divisi FARDC wilayah Timur Kolonel Mundos Kongo menjelaskan, kendala utama Operasi Rudia adalah pendistribusian logistik kepada pasukan FARDC yang berada di garis depan.

Hal tersebut diakibatkan rusaknya transportasi darat dan minimnya alat angkut udara dukungan dari Monuc.

Kolonel Mundos berharap dengan diperbaikinya jalan Dungu-Duru akan memperlancar proses pendistribusian logistik kepada pasukannya yang berada di perbatasan.


Sumber : Antara

MENHAN: TNI DAPAT LAKUKAN PENINDAKAN

Jakarta - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, TNI dapat melakukan penindakan terhadap seseorang yang ditengarai melakukan tindakan pidana terorisme.

"Bisa, TNI melakukan penindakan dengan tetap mengedepankan peran polisi," katanya, menjawab ANTARA di Jakarta, Kamis, usai menghadiri penyematan Brevet Kehormatan Komando Pasukan Khusus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Juwono menegaskan, keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang termasuk penanganan terorisme, harus dipertegas dalam sebuah aturan pelaksanaan yang merinci tugas dan peran TNI dalam penanganan aksi tindak pidana terorisme.

"Harus tetap ada. Meski sekarang pun baik TNI-Polri telah dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan sangat baik di tingkat bawah," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang mengatakan, aturan pelaksanaan tentang keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang seperti penanganan terorisme harus tetap ada untuk menghindari keraguan dalam pelaksanaannya.

"Ke depan, yang harus ada agar tidak terjadi keragu-raguan di lapangan," ujarnya.

Kapolri menegaskan, kerja sama dan koordinasi antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme sudah berjalan baik. Bahkan pada awal Oktober 2009 TNI dan Polri akan kembali menggelar latihan gabungan penanggulangan terorisme.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo mengatakan, sesuai UU No34/2004, TNI dapat melakukan perbantuan kepada Polri dalam operasi militer selain perang, tetapi harus ada aturan pelaksanaan yang jelas.

"Aturan pelaksanaan itu diperlukan, supaya tidak terjadi penumpukan aparat, tugas dan wewenang. Jadi, tetap perlu," katanya.

Kasad mengemukakan, selama koordinasi dan kerja sama antara TNI dan Polri khususnya dalam penanganan terorisme masih sebatas saling berbagi informasi intelijen.

BRIGIF LINUD 18 LATIHAN OPERASI LINTAS UDARA

Gresik - Brigade Infanteri (Brigif) Lintas Udara (Linud) 18 Divisi Infanteri 2 Kostrad menggelar pelatihan operasi lintas udara.

Latihan itu melibatkan 41 penerjun payung yang melakukan terjun bebas dari ketinggan 8.000 feet dari atas permukaan laut.

Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18, Eka Wiharsa, Kamis, mengatakan, tujuan operasi lintas udara ini sebagai bentuk antisipasi pengamanan baik darat maupun udara, terutama di wilayah perbatasan.

"Ini juga sebagai bentuk persiapan pasukan gerak cepat para penerjun kelompok depan operasi linud (KDOL) untuk proyeksi ketahanan dan kemanan NKRI 2010 nanti, bekerja sama dengan TNI AU," katanya.

Para penerjun diberangkatkan dari Bandara Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang dan diterjunkan di lapangan sepak bola dalam perumahan PT Petrokimia Gresik.

Ia menyebutkan dalam sekali penerbangan pesawat terbang mengangkut 20 penerjun, sehingga pada setiap hari latihan penerjunan akan dilakukan dua kali penerjunan.

Dalam penerjunan di hari pertama sedikitnya ada 26 penerjun yang diterjunkan dengan dibagi dua kelompok, kelompok pertama 13 penerjun dan kelompok kedua 13 penerjun.

Pada penerjunan kelompok pertama sempat mengalami kendala dimana dari 13 penerjun, hanya enam orang yang mendarat tepat sasaran, sedangkan tujuh penerjun lainnya mendarat di luar sasaran.

Pada penerjunan kelompok kedua, hampir semuanya bisa mendarat tepat sasaran.

Menurut Eka Wiharsa, kendala yang dialami penerjun yang mendarat tidak tepat sasaran karena pengaruh tingkat kecepatan angin.

"Kecepatan angin selalu berubah-ubah dan untuk kategori aman pelaksanaan latihan terjun payung antara tujuh sampai 10 knot, sedangkan di atas 10 hingga 15 knot berbahaya bagi penerjun," katanya.

Pelatihan penerjunan penyegaran ini sudah keempat kalinya digelar, diawali Yonif Linud 502 di Jabung, Malang dengan 576 peserta.

Kemudian, Yonif Linud 501 di Madiun dengan 556 penerjun, dan Yonif Linud 503 di Mojosari, Mojokerto, dengan 525 penerjun.

Terakhir, Brigif Linud 18 Divisi Infanteri 2 Kostrad dengan 41 penerjun.

Kasal: Sail Bunaken Berjalan Sukses

JAKARTA, KOMPAS.com - Sail Bunaken yang diikuti oleh sejumlah angkatan laut negara-negara di dunia telah selesai diselenggarakan dan dinilai sukses. Salah satu nilai penting dari digelarnya acara tersebut, menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno adalah, dihasilkannya kesepakatan untuk menjaga laut sebagai aset dunia dari para negara-negara peserta.

"Ya, di dalam acara tersebut yang dinilai sebagai acara penting telah menghasilkan kesepakatan dari seluruh peserta Sail Bunaken untuk bersama-sama dengan saling berkoordinasi antar negara untuk menjaga keamanan laut secara baik, dengan tetap mengacu kepada hukum internasional yang telah disepakati," ujar Kasal saat jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (23/8).

TNI AL bekerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan pada 12-20 Agustus lalu menyelenggarakan sebuah event spektakuler bertaraf internasional yang bernama Sail Bunaken di Manado dan Bitung, Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut mencakup beberapa kegiatan di antaranya olah raga bahari, kirab kota, seminar serta parade kapal perang internasional atau disebut dengan Internasional Fleet Review 2009 (IFR 09).

Di sisi lain Kasal menilai, penyelenggaraan event Sail Bunaken telah berjalan secara sukses. Hal ini, menurutnya, tercermin dari banyaknya jumlah peserta yang hadir, yaitu 33 negara dan banyaknya jumlah kehadiran kapal perang negara-negara tersebut.

"USA mengirimkan kapak induk George Washington dan bersedia ikut dalam formasi, ini sangat langka dan jarang terjadi," ujarnya. Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam memecahkan 2 rekor dunia di event tersebut, menurut Kasal, sesuatu yang amat membanggakan.

Khusus untuk pemecahan rekor dunia selam dengan upacara hari spektakuler RI 64 di dasar laut merupakan kegiatan yang spektakuler. "Manajer juri dari Guinnes World of Record Inggris atas nama Miss Lucia saja menyatakan wonder, miracle, bisa membuat upacara sedemikian besar di dalam laut tanpa accident," katanya.

Kapal Selam TNI AL Jalani Pemeliharaan di Korsel

Jakarta (ANTARA news) - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan, kapal selam KRI Naggala 402 akan menjalani pemeliharaan berat (overhaul) di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME), Korea Selatan.

"Pelaksanannya akan berjalan mulai bulan depan, selama 22 bulan," katanya, dalam obrolan santai di kediaman dinasnya di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, dengan overhaul, maka kemampuan kapal selam tersebut dapat diperbaharui hingga pada kondisi awal dimana rata-rata kesiapan mencapai 100 persen.

"Yang penting dari program overhaul itu, selain murah, juga dapat mengembalikan kekuatan kapal selam bersangkutan hingga dapat difungsikan secara maksimal sebagai alat utama sistem senjata (alutsista) strategis TNI, " kata Tedjo.

TNI Angkatan Laut sebelumnya telah melakukan overhaul terhadap KRI Cakra dengan nonor lambung 401 di perusahaan yang sama sehingga perangkat teknologinya yang buatan 1970-an, kini tampil lagi dengan teknologi 1990-an

Pada kesempatan itu, Kasal menegaskan, TNI Angkatan Laut ingin memiliki kapal selam yang memiliki kemampuan tempur dan daya tangkal sejajar dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura.

"Bahkan kapal selam kita yang baru, kalau bisa melebihi kemampuan tempur dan daya tangkal yang dimiliki negara lain. Misalnya, Malaysia, kini memiliki kapal selam pertama jenis Scorpene yang diluncurkan di Prancis, beberapa waktu lalu. Ya.. kita harus punya yang lebih dari Scorpene. Kalau tidak lebih baik, tidak usah beli," tuturnya.

Kasal menegaskan, keberadaan kapal selam tidak semata sebagai alat utama sistem senjata strategis, melainkan sebagai alat yang dapat memberikan efek tangkal yang mendukung posisi tawar Indonesia.

Pada 2011, pemerintah menjanjikan dua kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut. Namun, hingga kini Departemen Pertahanan belum memutuskan jenis dan dari negara mana kapal selam akan diadakan.

TNI AL dan AL Timor Leste Jajaki Kerja Sama

Jakarta (ANTARA News) - TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Republik Demokratik Timor Leste menjajaki kerja sama, mulai dari pendidikan, pertukaran perwira hingga latihan bersama.

"Mereka (Angkatan Laut Timor Leste-red) ingin berguru pada Angkatan Laut Indonesia," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno di kediaman dinasnya di Jakarta, Minggu.

Keinginan AL Timor Leste untuk menjajaki kerja sama dengan TNI AL terungkap dalam pertemuan bilateral Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dengan Kepala Staf Angkatan Laut Timor Leste Letkol Donaciano Gomes, di sela-sela penyelenggaraan "Sail Bunaken 2009" di Manado medio pekan lalu.

Menanggapi keinginan AL Timor Leste itu, Laksamana TNI Tedjo mengatakan, pihaknya masih merumuskan bentuk kerja sama yang dapat dilakukan angkatan laut kedua negara.

Kemudian rumusan itu mejadi payung hukum dalam bentuk nota kesepahaman yang disetujui Departemen Pertahanan kedua negara.

Tentang kemungkinan pengaruh terhadap hubungan bilateral RI-Australia, Kepala Staf Angkatan Laut Tedjo Edhy mengatakan, hal itu tidak perlu dikhawatirkan mengingat angkatan laut RI-Australia juga sudah menjalin kerja sama yang baik, termausk dalam bentuk patroli bersama di wilayah perbatasan perairan kedua negara.

"Dalam patroli bersama antara angkatan laut RI dan Australia, ada sebagian wilayah patroli yang bersinggungan dengan wilayah Timor Leste, dan saat berpatroli kita dapat menggunakan Kupang atau Darwin sebagai titik singgah," kata Tedjo.

Di sela-sela penyelenggaran "Sail Bunaken 2009" yang dimeriahkan Parade Kapal Perang Internasional (International Fleet Review/IFR) itu, diadakan kunjungan kehormatan 16 kepala staf angkatan laut sejumlah negara kepada Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy.

Pertemuan bilateral antara kepala staf angkatan laut tersebut, memfokuskan pembahasan pada keamanan maritim regional khususnya di kawasan Asia Tenggara.

"Sebagian besar mereka menilai wilayah perairan Inonesia termasuk di Selat Malaka, sebagai daerah yang aman," demikian Laksamana TNI Tedjo Edhy

Ketua DPR: Jangan Fobia dengan TNI

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono meminta masyarakat tidak lagi anti terhadap kekuatan militer Indonesia. Kekuatan militer, kata dia, dapat ikut serta dalam mencegah aksi terorisme.

Agung menambahkan pemberantasan terorisme memang tugas pokok kepolisian. "Tapi institusi lain, termasuk TNI, dapat ikut serta," kata Agung di gedung DPR, Jumat 21 Agustus 2009.

Menurut Agung, hal itu dimungkinkan karena sistim yang dibangun Indonesia sudah transparan. Agung pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan terulangnya kejadian dan pelanggaran HAM di masa lalu. "Jangan fobia dengan TNI."

Garuda-TNI AU Teken MoU Penerbangan

PT Garuda Indonesia dan TNI Angkatan Udara sepakat bersinergi dengan menandatangani memorandum of understanding (MoU) bidang penerbangan.

MoU tersebut akan mencakup berbagai bidang kerja sama, antara lain sumber daya manusia, perawatan dan pemeliharaan pesawat, pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan keselamatan kerja, layanan angkutan udara, serta bidang lainnya.

Penandatanganan MoU dilaksanakan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Marsekal TNI Subandrio, di Ruang Hening, Gedung Pimpinan Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini, Jumat (21/8/2009).

"Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki, serta untuk meningkatkan kemampuan institusi dan sumber daya manusia masing-masing pihak," papar VP Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Pujobroto.

Dengan MoU tersebut nantinya dalam aspek pengembangan SDM, Garuda dan TNI AU akan bekerja sama dalam berbagai kegiatan, seperti pemanfaatan kokpit dan kru kabin, pemanfaatan fasilitas ground training, pertukaran instruktur, program pelatihan, perbantuan teknisi, dan lainnya.

"Untuk aspek perawatan pesawat terbang, Garuda dan TNI AU akan saling memanfaatkan fasilitas dan kapabilitas yang dimiliki untuk meningkatkan efisiensi," ungkap dia.

Marsekal TNI Subandrio berharap kerja sama ini membawa manfaat yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, kerja sama dengan TNI AU ini merupakan bentuk sinergi yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

"Garuda Indonesia mengharapkan kerja sama ini dapat dikembangkan pada bidang-bidang lainnya yang lebih luas di masa mendatang," tambah Emirsyah.

Pangarmabar Tinjau Pusat Latihan Tempur Pasukan Katak TNI-AL

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Soeparno baru-baru ini meninjau Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL yang terletak di Batu Menyan Lampung, dalam peninjauan tersebut Pangarmabar didampingi Danlanal Lampung, Danrem Garuda Hitam Lampung dan Wakapolda Lampung, usai peninjauan Pangarmabar juga berkesempatan meninjau jalannya Latihan K-2 Kopaska . Dalam peninjauan tersebut Pangarmabar melakukan penandatanganan Papan Lokasi Rencana pembangunan Puslatpur Kopaska yang meliputi Rawa Laut dan Gunung untuk menunjang profesionalisme Pasukan Katak TNI AL kedepan.

Pemerintah Harapkan Kapal Asing Ikut Sail Ambon 2010

Manado ANTARA News) - Pemerintah Indonesia berharap sejumlah kapal perang, kapal layar (yacht) serta pesawat tempur yang berparade pada Sail Bunaken 2009 di Teluk Manado, bisa berpartisipasi lagi pada Sail Ambon 2010 di Provinsi Maluku.

"Sail Ambon akan digelar tahun 2010 dan sudah mendapat persetujuan Presiden, sehingga akan disukseskan secara optimal," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, di Manado, Kamis.

Kemeriahan Sail Bunaken yang dimulai 12-20 Agustus 2009, dengan berbagai kegiatan seperti "Sailing dan Flying Pass", Kirab Kota, Seminar Internasional dan sebagainya bisa membawa pengaruh positif masyarakat internasional.

Pemerintah optimistis tahun 2010 akan menjadi momentum di Ambon dengan kehadiran puluhan kapal perang dari berbagai Negara.

Bahkan tahun 2012 mendatang pemerintah telah menetapkan parade kapal perang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sementara tahun 2011 belum dijadwalkan lokasinya.

Sejumlah kapal peserta Sail Bunaken yang diharapkan hadir di Ambon, yakni USS George Washington, USS Cowpens CG-63, Fitzgerald DDG 61, Mustin DDG 89, McCambel DDG 85 dari Amerika Serikat.

Kemudian diikuti KRI Sultan Hasanudin, Phuttaloetia Naphalai FF dan Rattanakosin FS441 (Thailand), HMS Echo dan INS Khukri P49 (Inggris), KD Kedah 171 dan KD Tunas Samudera (Malaysia), Manuel L Quezon PS 70 (Filipina), RSS Tenacious dan RSS Darling (Singapura).

"Coast Guard" Triton (Australia), INS Airavat (India), JDS Kashima, JDS Shimayuki, JDS Yuugiri (Jepang), Guang Zhou (Cina), ROKS Choi Young DDH, Dae Cheong (Korea), PNS Zulfiquar (Pakistan), FS La Somme (Perancis), HMNZS Canbterbury (Selandia Baru) serta beberapa KRI.

Presiden Yudhoyono Terima Brevet Kehormatan Kopassus

Jakarta,(ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Brevet Komando Kehormatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), karena yang bersangkutan dinilai telah memberikan dukungan dan pengabdian terbaik kepada korps baret merah tersebut.

Upacara penyematan Brevet Komando Kehormatan tersebut dipimpin Presiden Yudhoyono di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis. Penyematan Brevet Kehormatan Komando dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo.

Hadir dalam upacara tersebut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didiek Heru Purnomo, Komandan Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Harry Budiono dan jajaran TNI lainnya.

Sebelum penyematan, Presiden Yudhoyono didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo menyaksikan demonstrasi keterampilan prajurit Satuan Penanggulangan Teror-81 Kopassus.

Peragaan kemampuan tempur itu bertujuan memberikan gambaran tentang kesiapan Kopassus menghadapi setiap ancaman yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

Usai penyematan Brevet Kehormatan Komando, Presiden Yudhoyono memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit Korps Baret Merah.

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Upacara peringatan HUT ke‑64 RI yang berlangsung di Istana Merdeka, Senin (17/8), tidak dihadiri semua mantan presiden. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak hadir karena sakit. BJ Habibie saat ini sedang berada di Jerman.
Sementara Megawati Soekarnoputri memilih menghadiri upacara bendera di DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam upacara di Istana Merdeka hanya tampak Guruh Soekarno, Rachmawati dan Sukmawati.
"Para mantan presiden semuanya tidak hadir, tapi kalau mantan wapres hadir, seperti Pak Try Sutrisno, Pak Hamzah Haz," ujar Mensesneg Hatta Radjasa sebelum upacara di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Menurut Hatta, ketidakhadiran para mantan presiden itu karena masing‑masing berhalangan, kecuali Megawati. Meskipun sudah diundang, Megawati tidak memberi keterangan apakah hadir atau tidak.
Terhadap cawapres seperti Prabowo Subianto, Hatta belum bisa memastikan apakah diundang atau tidak. "Belum tentu tidak diundangnya, tapi yang jelas saat ini belum kelihatan," kata dia.
Pada upara HUT ke‑64 RI tahun lalu 2008 lalu, hanya Gus Dur saja yang datang, meskipun pada saat itu kondisinya tidak terlalu fit. Sementara Megawati dan Habibie tidak datang.
Upacara kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspektur upacara. Presiden didampingi Ibu Ani Yudhoyono duduk di panggung kehormatan bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah.
Penjagaan keamanan selama berlangsung upacara peringatan 17 Agustus kali ini tampak ketat dengan banyaknya personil TNI dan Polri yang berjaga di sekitar Istana Merdeka. Upacara pengibaran bendera dipimpin komandan upacara Kolonel Inf Agus Sutomo.
Pembawa bendera pusaka pada upacara pengibaran bendera adalah tim merah Paskibraka yang terdiri dari pembawa baki Anisa Fatharani dari DKI Jakarta, pengerek bendera Kholis Arahman dari Bengkulu, dan pembentang bendera adalah Nafajo Bima Hadis dari Jawa Barat.
Upacara dimulai dengan suara detuman meriam sebanyak 17 kali sebelum pembacaan naskah teks proklamasi oleh Ketua DPR Agung Laksono.
Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain beberapa anak‑anak dari mantan presiden Soekarno, seperti Rahmawati, Sukmawati dan Guruh, Dewi Soekarno istri mantan presiden Soekarno, mantan wakil presiden Hamzah Haz, mantan wakil presiden Try Soetrisno, sejumlah duta besar negara sahabat antara lain duta besar Jepang dan negara‑negara ASEAN.Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga tampak telah hadir dengan didampingi oleh pasangan masing‑masing, misalnya Menko Polkam Widodo AS, Menko Perekonomian Sri Mulyani dan Menko Kesra Aburizal Bakrie.
Peringatan Hari Kemerdekaan ke‑64 dimulai tepat pukul 10.00 WIB bertepatan dengan detik‑detik pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 17 Agustus 1945.
Selain itu presiden juga bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Upacara penurunan bendera dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke‑64 dimulai sekitar pukul 17.00 WIB setelah lebih kurang satu jam pagelaran beragam tarian nusantara dari berbagai daerah Indonesia.
Presiden didampingi Ibu Ani Yudhoyono duduk di panggung kehormatan bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah.
Penjagaan keamanan selama berlangsung upacara penurunan bendera tidak seketat sebagaimana upacara penaikan bendera.
Tamu undangan dapat berjalan mondar‑mandir dan berdiri berkerumun di sisi kanan Istana Merdeka untuk mengambil foto para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Sejumlah tamu bahkan berdiri di sembarang tempat selama upacara berlangsung.
Bertindak sebagai komandan upacara pada upacara penurunan bendera adalah Kolonel PSK Theodorus Seto Purnomo, Danwing II Paskhas, Kopaskhas Angkatan Udara.

TNI Bangun Radar Pertahanan Udara di Timika

TIMIKA--TNI Angkatan Udara akan membangun sebuah radar pertahanan udara di wilayah Timika, Papua. Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Timika, Letkol (P) Easter Haryanto, di Timika, Senin (17/8), mengatakan pembangunan radar pertahanan udara tersebut akan direalisasikan mulai 2011.

"Tahun ini akan dibangun ruas jalan dan jembatan. Selanjutnya tahun depan pembangunan perumahan dan kompleks perkantoran dan tahun berikutnya mulai pembangunan radar," kata Easter.

Sehubungan dengan rencana itu, pada 25 Agustus nanti tim dari Mabes TNI AU akan melakukan survei ke lokasi pembangunan radar pertahanan udara di Timika. Radar pertahanan udara Timika dibangun di atas lahan seluas 30 hektare di lokasi SP 1, Kampung Kamoro Jaya, sekitar belasan kilometer dari Kota Timika, ibukota Kabupaten Mimika.

Biaya pembebasan lahan sebagian ditanggung pihak Mabes TNI AU dan sebagian ditanggung Pemda Mimika. Easter menjelaskan, keberadaan radar pertahanan udara Timika nantinya sangat penting untuk meng-`cover` pengamanan di wilayah pantai selatan Papua.

TNI AU sedang membangun radar pertahanan udara di wilayah Merauke. Radar serupa akan dibangun di wilayah Saumlaki, Tanimbar, Kepulauan Maluku Tenggara Barat yang berhadapan langsung dengan perairan Samudra Hindia dan Australia.

Saat ini jajaran TNI baru memiliki sebuah radar pertahanan udara untuk mengamankan wilayah Papua, yaitu di Biak. "Jika tidak ada hambatan berarti pada tahun 2102 radar pertahanan udara Timika sudah dapat dioperasikan," kata Easter.

Sukhoi TNI-AU DAN F-18 AS Bermanuver Di Manado

Jakarta ( Berita ) : Tiga unit pesawat Sukhoi SU-30MK TNI Angkatan Udara akan bermanuver bersama F-18 Hornet Angkatan Udara Amerika Serikat dalam bentuk terbang lintas pada kegiatan internasional “Sail Bunaken” di Manado, Rabu (19/8).

Penanggung jawab terbang lintas TNI Angkatan Udara Kolonel Pnb Arif Mustofa ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu mengatakan, terbang lintas akan dilaksanakan bersamaan dengan layar lintas sekitar 25 kapal perang dari 33 negara yang ikut dalam Sail Bunaken 2009.

Terbang lintas akan diawali dengan penampilan empat unit pesawat udara Nomad TNI Angkatan Laut yang disusul dengan pesawat intai maritim 212-Cassa TNI Angkatan Laut, dan di belakang bersiap empat F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara.

Tiga Sukhoi TNI Angkatan Udara dan pesawat tempur Angkatan Udara AS seperti empat F-18 Hornet dan satu unit E6 Hawk yang merupakan bagian dari armada udara Kapal Induk USS George Washington (CVN-73) juga tampil dalam terbang lintas tersebut.

Bersamaan dengan terbang lintas tersebut, akan dilakukan layar lintas sejumlah kapal perang yang berparade dari Pelabuhan Bitung menuju Manado. Layar lintas diikuti 25 kapal asing, dua kapal layar tiang tinggi asing, enam kapal perang Indonesia serta dua kapal layar tiang tinggi Indonesia yakni “Dewaruci” dan “Arung Samudra”. Dari 25 kapal perang asing itu, AS merupakan negara satu-satunya yang mengirimkan kapal induk yakni USS George Washington (CVN-73). Kapal induk USS George Washington (CVN-73) berada di bawah naungan komando Armada Atlantik AS dan bermarkas di Norfolk, Virginia, AS.

Sejumlah kapal perang yang akan berparade itu telah diberangkatkan dari Pelabuhan Bitung sekitar pukul 09:00 WITA dan pukul 16:00 waktu setempat melintas di depan podium kehormatan di Manado, bersamaan dengan terbang lintas beberapa pesawat tempur.

Bertindak selaku inspektur upacara pada parade kapal perang internasional itu adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo Adi Sutjipto.

Parade kapal perang yang merupakan puncak dari “Sail Bunaken 2009″ juga dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan tiga kepala staf angkatan darat, laut dan udara serta kepala staf angkatan laut, delegasi negara peserta.

Bergerak Ke Sailing Pass

27 kapal perang dan 165 kapal layar (yacht) dari sejumlah negara peserta Sail Bunaken, mulai bergerak dari Pelabuhan Bitung ke Teluk Manado, Sulawesi Utara (Sulut), guna mengikuti “Sailing dan Flying Pass” pada Rabu (19/8) sore.

“Sailing dan Flying Pass akan diterima langsung Menko Polhukam, Widodo AS mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah pejabat negara di panggung utama Teluk Manado, “kata Kepala Biro Humas Pemprov Sulut, Roy Tumiwa, di Manado, Rabu [19/08] .

Pejabat pemerintah yang hadir pada Sailing dan Flying Pass, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Panglima TNI Jend Joko Santoso, Gubernur Sulut SH Sarundajang, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Tedjo Edhy Purdijatno. Disamping itu, juga hadir dipanggung utama 122 jajaran Admiral (Laksamana) dari 33 negara peserta Sail Bunaken.

Sebanyak 27 kapal perang peserta Sailing dan Flying Pass, diantaranya USS George Washinton, Cowpens CG-63, Fitzgerald DDG 61, Mustin DDG 89, McCambel DDG 85, semuanya dari Amerika Serikat.

Kemudian Phuttaloetia Naphalai FF dan Rattanakosin FS441 (Thailand), HMS Echo dan INS Khukri P49 (Inggris), KD Kedah 171 dan KD Tunas Samudera (Malaysia), Manuel L Quezon PS 70 (Filipina), RSS Tenacious dan RSS Darling (Singpura).

Coast Guard Triton (Australia), INS Airavat (India), JDS Kashima, JDS Shimayuki, JDS Yuugiri (Jepang), Guang Zhou (Cina), ROKS Choi Young DDH, Dae Cheong (Korea), PNS Zulfiquar (Pakistan), FS La Somme (Perancis), HMNZS Canbterbury (Selandia Baru) serta enam KRI dari Indonesia.

“Kegiatan Sailing dan Flying Pass diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena ini moment kegiatan yang jarang digelar di Indonesia,” kata Tumiwa.

Sail Bunaken "Event" Maritim Terbesar Abad 21

Sail Bunaken yang melibatkan puluhan negara lengkap dengan kapal perang dan kapal layar, merupakan event maritim terbesar abad 21 yang digelar di perairan Manado dan Bitung, 12-20 Agustus 2009.

"Sail Bunaken merupakan momentum untuk memulihkan citra Indonesia, karena event maritim terbesar di dunia sukses digelar di Manado," kata Dirjen pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Aji Sularso di Manado, Kamis.

Kegiatan Sail Bunaken dengan mengagendakan Sailing dan Flying Pass berbagai kapal dan pesawat perang, merupakan kegiatan yang jarang dilakukan di dunia.

Provinsi Sulut mendapatkan momentum yang sangat prestisius dengan kegiatan itu, sehingga diharapkan masyarakat setempat mampu mendukung dan menyukseskan kegiatan itu.

Menurutnya, ada dua hal penting terkait pelaksanaan Sail Bunaken di Sulut, yakni potensi kelautan dan sumber daya hayati yang besar, sangat layak dikonversikan untuk kegiatan ekonomi bagi rakyat.

"Bangsa Indonesia bisa mempromosikan potensi yang ada dengan mengundang sejumlah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Kemudian, bangsa Indonesia bisa menunjukkan kekuatan pertahanan dan keamanan maritim, sehingga tidak bisa dipandang enteng oleh negara-negara manapun.

"Sudah ada ribuan peserta mancanegara berada di Sulut, berarti mereka mengakui bahwa event internasional di Indonesia diakui," jelasnya.

Mimpi Besar Indonesia

Peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, di Jakarta menegaskan, hingga 64 tahun usia kemerdekaannya, Indonesia belum memiliki mimpi besar yang mampu mengarahkan bangsa menuju kejayaannya.

Menurut dia, mimpi besar itulah yang akan menyemangati anak bangsa untuk menjadi bangsa yang unggul dan setara dengan bangsa-bangsa lain.

Generasi pada tahun 1928 memiliki mimpi besar adanya persatuan dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Sedangkan generasi era 1945 bercita-cita mewujudkan kemerdekaan bangsa. ”Semua mimpi itu terwujud. Tetapi, apakah mimpi kita kini sebagai bangsa merdeka? Tanpa mimpi besar, kita tidak akan bergerak ke mana-mana,” ujarnya.

Menurut Sukardi, India dan China memiliki cita-cita besar untuk mengalahkan Amerika Serikat. India berkeinginan kuat menjadi negara penguasa peranti lunak (software) komputer pada tahun 2020 dan China berminat menguasai industri perangkat keras (hardware) komputer.

Dengan luas laut yang mencapai dua pertiga wilayahnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara yang menguasai industri maritim dunia. Namun, upaya mewujudkan cita-cita itu masih jauh karena paradigma pembangunan Indonesia masih bertumpu pada daratan.

Untuk mewujudkan mimpi besar dan perubahan atas paradigma pembangunan, program kebijakan yang dibuat pemerintah, khususnya pendidikan, harus diarahkan agar mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Penguasaan atas nanoteknologi, bioteknologi, teknik informasi, dan neurosains menjadi sebuah kemutlakan.

Masih retorika

Sayangnya, lanjut Sukardi, kesadaran bangsa Indonesia akan mimpi besar dan perubahan paradigma pembangunan belum terwujud. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kebodohan sebagai persoalan mendasar bangsa hingga kini masih sebatas retorika. Pola pendidikan yang dibangun justru mewujudkan kastanisasi pendidikan dan mempersempit peluang generasi-generasi cerdas yang tak mampu secara ekonomi untuk berkontribusi besar membangun bangsa.

”SBY yang terpilih kembali harus bisa menginspirasi bangsa Indonesia agar memiliki mimpi besar bersama yang menjadi arah bangsa. Karena itu, pembangunan karakter nasional dan pendidikan yang sejajar menjadi keharusan,” katanya.

Secara terpisah, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat mengatakan, pemerintah ke depan harus menentukan skala prioritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Dalam bidang politik, konsolidasi ke-Indonesia-an harus segera dilakukan. Ciri Indonesia sebagai bangsa yang plural semakin memudar. Semangat kedaerahan semakin menguat dan interaksi antarbudaya suku-suku bangsa juga semakin melemah. Kondisi itu membuat pembangunan yang tidak merata terus berkelanjutan dan semakin memperlebar jurang antara daerah yang unggul dan daerah yang terbelakang.

Revitalisasi Pancasila

Menurut Komaruddin, revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa juga harus dilakukan. Namun, penanaman ideologi itu tidak boleh menggunakan cara-cara indoktrinasi seperti di era Orde Baru, tetapi dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

”Presiden ke depan harus bisa meneruskan pembangunan bangsa (nation building) sebagai kelanjutan apa yang sudah dibangun Soekarno dan menjadi economic and market builder (pembangun ekonomi dan pasar) seperti yang telah dilakukan oleh Soeharto,” katanya.

Komaruddin menambahkan, demokratisasi juga harus diperkuat agar tak menimbulkan benturan atau melemahkan kohesi nasional. Namun, katanya, hal itu dapat dilakukan jika diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang baik, supremasi hukum, serta pendidikan yang berkualitas.

Kapal Perang - Yacht Ikuti 'Sailing Pass'

Kapanlagi.com - 27 kapal perang dan 165 kapal layar (yacht) dari sejumlah negara peserta Sail Bunaken, mulai bergerak dari Pelabuhan Bitung ke Teluk Manado, Sulawesi Utara (Sulut), guna mengikuti "Sailing dan Flying Pass" pada Rabu (19/8) sore.

"Sailing dan Flying Pass akan diterima langsung Menko Polhukam, Widodo AS mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah pejabat negara di panggung utama Teluk Manado, "kata Kepala Biro Humas Pemprov Sulut, Roy Tumiwa, di Manado, Rabu (19/8).

Pejabat pemerintah yang hadir pada Sailing dan Flying Pass, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Panglima TNI Jend Joko Santoso, Gubernur Sulut SH Sarundajang, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Tedjo Edhy Purdijatno.

Di samping itu, juga hadir di panggung utama 122 jajaran Admiral (Laksamana) dari 33 negara peserta Sail Bunaken.

Sebanyak 27 kapal perang peserta Sailing dan Flying Pass, di antaranya USS George Washington, Cowpens CG-63, Fitzgerald DDG 61, Mustin DDG 89, McCambel DDG 85, semuanya dari Amerika Serikat.

Kemudian Phuttaloetia Naphalai FF dan Rattanakosin FS441 (Thailand), HMS Echo dan INS Khukri P49 (Inggris), KD Kedah 171 dan KD Tunas Samudera (Malaysia), Manuel L Quezon PS 70 (Filipina), RSS Tenacious dan RSS Darling (Singapura).

Coast Guard Triton (Australia), INS Airavat (India), JDS Kashima, JDS Shimayuki, JDS Yuugiri (Jepang), Guang Zhou (Cina), ROKS Choi Young DDH, Dae Cheong (Korea), PNS Zulfiquar (Pakistan), FS La Somme (Perancis), HMNZS Canbterbury (Selandia Baru) serta enam KRI dari Indonesia.

"Kegiatan Sailing dan Flying Pass diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena ini moment kegiatan yang jarang digelar di Indonesia," kata Tumiwa

Ambon Disiapkan Jadi Tujuan "Sail Indonesia" Berikutnya

Manado (ANTARA News) - Perairan Ambon, Maluku, direncanakan akan menjadi lokasi pelaksanaan ajang tahunan `Sail Indonesia` pada tahun 2010.

"Tahun depan ada rencana untuk melaksanakannya (Sail Indonesia-red) di Ambon. Lokasi yang disarankan adalah Laut Banda," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi di Manado, Senin.

Sail Indonesia setelah dilaksanakan di Bunaken, Sulut, menurut Freddy, akan diupayakan untuk diselenggarakan di daerah-daerah kepulauan lain di tanah air.

Perpindahan lokasi pelaksanaan acara ini, lanjut dia, bertujuan untuk mendongkrak perekonomian daerah-daerah kepulauan lain di tanah air.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara setelah pelaksanaan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference-WOC) pada bulan Mei 2009 disusul dengan pelaksanaan Sail Bunaken Agustus 2009, mampu mencapai angka sekitar delapan persen.

"Walau tampaknya lebih banyak wisatawan domestik tapi minimal kegiatan ini mampu menggerakan perekonomian daerah setempat," kata Freddy menambahkan.

Karena itu, ia berharap Ambon dapat mengambil pelajaran dari pelaksanaan Sail Bunaken ini, sehingga ke depan Pemda setempat dapat menutup kekurangan pelaksanaan Sail Indonesia di Manado tahun 2009 ini.

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta lebih tanggap terhadap penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta Sail Indonesia maupun wisatawan asing dan domestik yang berkunjung.

Ia menyarankan agar investor penunjang pariwisata tidak ragu berinvestasi karena jika belajar dari pelaksanaan WOC, maka dana yang dikeluarkan untuk membangun fasilitas oleh Pemda maupun swasta dapat kembali dalam waktu singkat.

"Kalau ada yang membangun hotel memang tidak langsung cepat kembali, tapi pada pelaksanaan WOC saja kemarin empat hingga lima persen saja sudah masuk," ujarnya.

Namun menurut Freddy, dari total investasi dari pemerintah dan swasta yang mencapai Rp1,8 triliun, dalam waktu singkat usai pelaksanaan WOC dana yang kembali akan mencapai Rp3 triliun.

"Untuk Sail Bunaken kita belum tahu berapa jumlah pemasukannya," ujar dia.

"Fleet Review" Kukuhkan Manado Sebagai Sentra Kelautan

Manado (ANTARA News) - Keberhasilan pelaksanaan "Internasional Fleet Review" (IFR) mengukuhkan Manado sebagai sentra perkembangan kelautan di dunia, kata pakar lingkungan hidup Emil Salim di Manado, Rabu.

"Acara ini baik sekali, setelah ada `World Ocean Conference` sekarang ada ini (Sail Bunaken) sehingga menempatkan Manado sebagai sentrum dari perkembangan kelautan dan perikanan, itu yang terpenting," katanya.

Setelah semua pelaksanaan ajang internasional tersebut, menurut dia, tugas pemerintah dibantu oleh masyarakat adalah menjadikan Manado sebagai sentra dari pusat ilmu kelautan di tanah air dan di dunia.

"Kita harus mendorong ilmu, sains, dan teknologi dari kelautan dan perikanan dengan menjadikan Universitas Sam Ratulangi dan seluruh Manado sebagai sentra dari pusat ilmu kelautan dari seluruh Indonesia," ujar dia.

Sekarang, lanjut dia, dunia telah mengetahui bahwa Manado adalah pusat kelautan. Jika ingin mengembangkannya, pemerintah harus mendukung tiga bidang yakni ilmu, sains, dan teknologi.

"Saya harap mata anak-anak muda terbuka setelah melihat kapal-kapal yang mengikuti `fleet review`," kata Emil.

Apa yang dilihat dalam IFR, menurut Emil, adalah variasi teknologi kapal yang harus bisa dikembangkan di tanah air.

"Kapal layar maupun kapal perang bermacam bentuknya. Pemahaman teknologi yang harus kita kembangkan," katanya.

Mengenai pelaksanaan Sail Indonesia yang dikemas dalam Sail Bunaken 2009, Emil mengatakan semakin menunjukan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar.

Marinir Asing Ikut Upacara Di Bawah Laut

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Ke-64 tahun Republik Indonesia di bawah laut Pantai Malalayang, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), diikuti marinir asing dari Australia, Inggris dan Filipina.

“Kami datang sekitar 200 orang menggunakan kapal perang, 10 orang diikutkan menyelam untuk mendukung pelaksanaan upacara tersebut, “kata salah satu marinir dari Australia, Nick Lay, Senin di Pantai Malalayang. Lay mengatakan, dalam penyelaman tersebut mereka menggunakan seragam untuk menyesuaikan kondisi upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut sangat luar biasa, kata Lay, sambil menambahkan, senang bisa datang di Manado sebuah kota yang indah, dan ikut dalam upacara di bawah air adalah sebuah kejutan.

Selain marinir asing, peserta upacara itu juga diikuti mahasiswa dari Manado dan seluruh club selam di Nusantara serta Angkatan laut (AL), Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Kepolisian Republik Indonesia, maupun masyarakat umum. Disamping itu terdapat tamu lainnya yang mengikuti upacara dari kapal dan panggung kehormatan di tepi pantai Selesai upacara, juri internasional dari Guinnes World of Record, Lucia Sinigagliesi, mengucapkan selamat karena upacara tersebut berhasil. ”Apa yang dilakukan dalam acara tersebut adalah yang terbesar dan terbanyak jumlah pesertanya, maka akan tercatat dalam buku Guinnes World of Record, “kata Lucia.

Diikuti 2.827 Peserta

Sebanyak 2.827 orang ikut serta dalam pemecahan rekor dunia upacara bawah air di Pantai Malalayang, Manado, Senin, dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI ke 64.

“Selain peserta ada juga tujuh pejabat upacara dan 19 tim setting area, di bawah air Pantai Malalayang,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul di Manado Senin.

Sitompul menjelaskan para peserta itu terdiri atas 2.700 penyelam lokal, penyelam VIP dan 76 partisipan dari mancanegara.

Dalam upacara tersebut bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Moekhlas Sidik, dan komandan upacara Kadispenal, Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul.

Pantauan ANTARA di pantai Malalayang, sejak pagi sekitar pukul 06.00 Wita, jalan raya trans Sulawesi antara terminal dan batas kota Manado dan Minahasa yaitu Gerbang Boboca sudah ditutup, dan arus kendaraan ditutup, kata Sitompul.

Arus lalulintas yang melintasi jalan raya tersebut juga dialihkan, dari Kalasey ke Manado dan dari Minahasa Selatan ke Manado dialihkan sekitar 6 jam, dan sama sekali tak boleh melintasi jalan tersebut.

“Terpaksa saya harus jalan kaki, karena jalan ditutup, padahal kantornya ada di Manado dan untuk ke tempat kerja harus naik angkot jurusan pusat kota, jadi suka tak suka saya jalan kaki, supaya jangan terlambat ikut upacara bendera,” kata salah satu pegawai negeri Sipil (PNS) yang tinggal di Kalasey, Minahasa bernama Vera.

Selain PNS sejumlah siswa SD dan SMP dan SMA yang bersekolah di Manado juga jalan kaki sejauh 800 meter, untuk sampai ke terminal supaya bisa naik angkot ke sekolahnya untuk mengikuti upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi.

Peringatan Kemerdekaan Di Bawah Laut

Sejumlah penyelam TNI AL mengibarkan bendera merah putih di bawah laut saat peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan RI ke-64 di perairan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, Senin (17/8). Upacara bawah laut tersebut merupakan rekor dunia pertama sekaligus memecahkan kembali rekor dunia penyelaman massal dengan jumlah penyelam 2486 orang.

Upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2009, di bawah laut Pantai Malalayang, Manado Sulawesi Utara (Sulut)juga diisi dengan atraksi oleh taruna Akademi Angkatan Laut (AAL).

Sepanjang jalan dan pantai Malalayang, Manado, Senin, dipenuhi ribuan orang yang ingin menyaksikan penyelaman dan upacara bawah laut yang dilakukan lebih dari dua ribu penyelam.

Petuga keamanan terpaksa menutup sementara arus jalan yang menuju kawaan tersebut, selama berlangungnya kegiatan yang berlangsung lebih daridua jam.

Sementara itu, atraksi yang tak kalah meriahnya dan menarik perhatian publik setempat, yaitu atreaksi marching band yang dilakukan para taruna AAL di sepanjang jalan Malalayang.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul menjelaskan, atraksi dari kadet tersebut merupakan bagian untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI.

“Para kadet itu kelompok genderang Suling Gita Jala AAL memainkan dua lagu nasional untuk menghibur para penonton serta seluruh peserta upacara,” kata Kadispenal Iskandar Sitompul.

Para kadet itu menurut Sitompul dibagi menjadi dua grup, satu para kadet grup yang lainnya adalah personel TNI AL. Selesai melakukan atraksi seluruh kadet langsung kembali ke kapal yang ditambatkan di Bitung, dan istirahat untuk menunggu Kirab kota yang akan dilakukan, saat Presiden RI sebagai panglima tertinggi TNI datang ke Manado

122 Admiral Peserta Sail Bunaken Hadiri Upacara HUT RI

Sebanyak 122 Admiral (Laksamana) dari 33 negara peserta Sail Bunaken, menghadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-64, di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), 17 Agustus 2009, Manado, Senin [17/08] .

Upacara yang dipimpin langsung Gubernur Sulut, SH Sarundajang itu, para admiral langsung berbaur dengan jajaran tamu dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Admiral negara-negara sahabat itu terdiri dari delegasi Amerika Serikat, Australia, Inggris, Filipina, Brunei, India, Kamboja, Malaysia, Nigeria, Selandia Baru, Pakistan, Portugal, Cina, Thailand, Singapura, dan Timor Leste.

Brazil, Rusia, Prancis, Korea Selatan, Jepang, Turki, Cili, Bangladesh, Kanada, Belanda, Arab Saudi, Iran, Italia, Peru, Suriah serta Papua Nugini, termasuk tuan rumah Indonesia.

Sail Bunaken yang digelar di Pantai Manado – Bitung tanggal 12-20 Agustus 2009, diikuti puluhan kapal perang, pesawat tempur serta 165 kapal layar (yacht). “Ini merupakan moment bersejarah di Sulut ketika para pimpinan Angkatan Laut beberapa negara ikut menghadiri HUT RI di Manado,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, Roy Tumiwa. Sementara itu, Real Admiral Comander Jepang (setingkat Kasal), M Kawamura mengatakan, peringatan HUT RI memiliki makna berarti bagi bangsa Indonesia, berlangsung hikmah. Kehadiran pada peringatan HUT Kemerdekaan RI itu, merupakan pertama kali bagi jajaran Angkatan Laut Jepang di Indonesia, katanya.

TNI AD Aktifkan Lagi Satuan Anti Teror

VIVAnews - TNI Angkatan Darat membentuk kembali satuan anti teror yang sempat dinonaktifkan. Upaya ini dilakukan untuk membantu kepolisian memerangi terorisme.

Pembentukan desk anti teror ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang TNI. Pembentukan deks ini jyga berkaitan dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar seluruh aparat keamanan dan pertahanan ikut memerangi terorisme.

Pada 17 Juli 2009 lalu, bom bunuh diri kembali meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Akibat ledakan tersebut sembilan orang tewas dan 55 lainnya mengalami luka-luka.

Dalam deks anti teror ini fungsi intelijen dan Babinsa diaktifkan kembali untuk memantau gerak gerik teroris di Indonesia, sehingga dapat membatasi ruang gerak teroris. Intelijen dan Babinsa akan melakukan pencatatan dan pendataan, sehingga bila sewaktu-waktu Polri meminta bantuan, maka desk anti teror ini bisa segera bekerja sama.

Pembentukan kembali desk anti teror ini disampaikan Aspam KSAD Mayor Jenderal TNI Hendarji Supandji, dalam pemeparan tentang desk anti teror yang dihadiri 400 peserta di Aula Sudirman, Kodam Jaya, Jakarta, Senin 3 Agustus 2009.

Hadir dalam acara itu Komandan Pusat Intelijen TNI AD Brigjen Ngakan Gede Sugiarta, KSAD Brigjen TNI AD Moeldoko dan seluruh komandan satuan Kodam Jaya, aparat intelijen, dan Babinsa.

Soal Karakter Terlupakan; Perhatikan Visi Kelautan dalam Pendidikan

Jakarta, Kompas - Pengalaman pendidikan perwira pascaperang kemerdekaan di Belanda yang dijalani ratusan teruna meninggalkan pesan yang masih relevan untuk bangsa ini, antara lain, pembentukan karakter dan memerhatikan visi kelautan dalam pendidikan kehidupan bangsa.

Demikian diungkapkan Laksamana Pertama TNI (Purn) Eddy Tumengkol, Ketua Tim Penulis buku Dan Toch Maar terbitan Penerbit Buku Kompas yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (14/8). Buku yang sebelumnya diterbitkan di Belanda pada Juni lalu merangkum pengalaman kolektif kadet Angkatan Laut Indonesia yang menjalani pendidikan di Koninklijk Instituut Voor de Marine (KIM) atau lembaga pendidikan tertinggi dari Angkatan Laut Belanda.

Eddy menjelaskan Dan Toch Maar dalam bahasa Belanda bisa diartikan ’maju terus’. Semangat itu untuk menggambarkan tekad tentara Indonesia yang menjalani pendidikan militer di negeri penjajah sebagai salah satu hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar tahun 1949.

”Kami mengalami perpeloncoan, tetapi bukan dalam artian pelampiasan rasa dendam dari senior kepada yunior yang membabi buta. Dalam pendidikan yang dijalani itu, pembentukan karakter para teruna menjadi persoalan paling utama,” ujar Eddy Tumengkol.

Kembali ke visi kelautan

Penulisan buku itu juga dimaksudkan untuk kembali mengingatkan bangsa ini agar kembali kepada visi kelautan. Indonesia mesti menjadikan laut sebagai hal yang penting dalam pembangunan. Penekanan kembali visi kelautan yang paling efektif antara lain melalui pendidikan.

Saleh A Djamhari, sejarawan yang selama 30 tahun meneliti sejarah TNI, mengatakan, cerita mengenai teruna yang menjalani pendidikan perwira di KIM itu tidak banyak diungkap.

”Mereka susah payah menjalani pendidikan, tetapi saat kembali ke Tanah Air justru dianggap antek-antek Belanda. Ceritanya bukan dari sumber-sumber tertulis, tetapi dari cerita lisan para pelaku. Buku sejarah model ini sangat menarik dan berguna,” kata Saleh.

Jaleswari Pramodhawardani dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa kekuatan tentara tidak hanya pada teknologi militer. Yang penting justru pada kekuatan karakter tentara. ”Namun, kerusakan karakter itu terjadi jika tentara sudah masuk politik dan bisnis,” ujar Jaleswari.

USS George Washington Akan Bersandar di Manado

Liputan6.com, Malalayang: Kegiatan International Sail Bunaken di Pantai Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, akan semakin meriah dengan kehadiran kapal induk milik Amerika Serikat (AS), USS George Washington. Rencananya, kapal induk tersebut akan berlabuh di perairan Bunaken, Manado, pada 18 Agustus mendatang.

Reproter Liputan6 SCTV, Nova Rini, Ahad (16/8), melaporkan, kehadiran George Washington ini dalam rangka mengikuti acara parade kapal perang yang termasuk dalam rangkaian acara yang berlangsung selama 12-20 Agustus 2009. Kehadiran kapal perang yang sudah melintasi sejumlah negara dan perairan samudera ini memang dinanti-nanti warga Manado dan sekitarnya.

Selain diikuti kapal perang dari AS, parade kapal perang kali ini juga akan diikuti sejumlah delegasi dan kapal perang dari negara seperti Australia, India, Inggris, Malaysia, Rusia. Sedangkan Arab Saudi, Bangladesh, Belanda, Brunei Darussalam, Chili, Iran hanya mengirim perwakilannya.

International Sail Bunaken sendiri pertama kali digelar pada 2008 lalu. Beragam kegiatan juga akan digelar pada perhelatan akbar International Sail Bunaken 2009, seperti olahraga bahari, seminar, wisata kuliner, parade kapal perang internasional atau disebut IFR 09 (Indonesian Fleet Review), serta penyelaman massal dengan jumlah peserta terbanyak di dunia

Indonesia Pecahkan Rekor Penyelaman Massal

Liputan6.com, Malalayang: Indonesia akhirnya berhasil memecahkan rekor dunia penyelaman massal terbanyak dalam acara International Sail Bunaken di Pantai Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, Ahad (16/8) waktu setempat. Tercatat, sekitar 2.818 penyelam dari berbagai wilayah ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan laporan reporter Liputan 6 SCTV, Nova Rini, hingga kini seluruh penyelam telah bersiaga di dasar laut dengan kedalaman 15 meter. Suasana air laut agak terlihat keruh lantaran para peserta baru saja turun ke dasar laut, sehingga pasir mulai naik dan mengganggu pandangan [baca: Jelang Pemecahan Rekor Penyelaman Massal].

Rencananya, selain dalam rangka memecahkan rekor dunia dengan jumlah penyelaman massal terbanyak, para penyelam juga akan menggelar upara bendera memeperingati Hari Ulang Tahun ke-64 Republik Indonesia. Rangkaian upacara bendera juga sama dengan upacara bendera yang biasa dilakukan di daratan. Misalnya, kehadiran komandan upacara, pengibaran bendera Merah putih, mengeheningkan cipta, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sebelumnya, rekor penyelaman massal terbanyak dipegang oleh Inggris dengan jumlah penyelam sekitar 900-an orang. Jumlah penyelam kali ini pun telah melampaui jumlah peserta yang didaftarkan untuk pemecah rekor dunia, yakni 1.500 orang

KOMANDAN MARINIR AS TERIMA "BARET KORPS MARINIR" TNI-AL

Jakarta - Korps Marinir TNI Angkatan Laut memberikan penghargaan berupa "Baret Korps Marinir TNI AL" kepada Komandan Korps Marinir Amerika Serikat (US Marine Corps/USMC) Jenderal James T Conway sebagai penghormatan Marinir TNI-AL terhadap dirinya.

Penyematan tanda kehormatan tersebut dilakukan Komandan Korps Marinir Mayjen (Mar) TNI Djunaidi Jahri di Lapangan Apel Markas Komando Brigade Infanteri 2 Marinir, Cilandak, Jakarta, Jumat.

Usai disematkan Baret Korps Marinir TNI kedua komandan marinir tersebut melakukan kegiatan menembak bersama di Lapangan Tembak Letnan Karno di Kompleks Mako Brigif 2 Marinir.

Komandan Korps Marinir AS Conway mengatakan terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya dalam sebuah upacara yang sangat spesial dalam upacara militer yang khidmat dengan melibatkan seluruh unsur tempur marinir.

"Saya juga berterima kasih kepada para prajurit marinir yang telah menunjukkan dedikasinya yang cukup tinggi sebagai prajurit marinir, sehingga Korps Marinir TNI AL menjadi Korps Marinir terbesar ketiga dan disegani di dunia," ujarnya.

Conway menambahkan, penghargaan yang diterimanya merupakan simbol bagi ada peningkatan kerja sama yang makin baik di masa datang antara Korps Marinir RI dan AS.

Selama ini korps marinir kedua negara telah lama menjalin kerja sama baik di bidang pendidikan, latihan, operasi bersama dan operasi militer selain perang.

Pada 2009, marinir RI dan AS telah melakukan latihan bersama di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Sitobondo, Jawa Timur untuk meningkatkan kemampuan taktik dan teknis operasional personel kedua pihak, dengan sandi "Latern Iron 01-9 Exercise 2009".

Menhan: Perlu Santunan Sosial untuk Cegah Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono memandang kebutuhan mendesak akan pengadaan santunan sosial dalam upaya pencegahan terorisme. Santunan sosial perlu diberikan kepada generasi muda bangsa dari kalangan ekonomi bawah yang dinilai rentan terhadap rekruitmen terorisme.

"Ajakan pencegahan terorisme termasuk keadilan sosial supaya anak-anak muda yang tidak punya harapan atau masa muda yang baik jangan sampai tertarik," tutur Juwono usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jumat (14/8).

Santunan sosial itu akan membantu mereka yang rentang terhadap ideologi radikal untuk memperoleh kesempatan kerja dan perbaikan kehidupan ekonomi.

Sebelumnya, Juwono juga menjelaskan bahwa pencegahan teror tidak semata-mata soal produk hukum yang menjaminnya. Pencegahan terorisme harus dilakukan secara komprehensif yang menjangkau aspek keadilan sosial.

Menhan: Pepres Bisnis TNI Terbit Oktober

Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengemukakan, peraturan presiden (Pepres) tentang Pengalihan Bisnis TNI akan diterbitkan 1 Oktober 2009.

Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pidato kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT ke-64 RI di Jakarta, Jumat, ia mengatakan, seluruh proses pengalihan bisnis TNI telah selesai.

"Saya tinggal mengajukan konsep perpres kepada presiden dan saya kira pada 1 Oktober mendatang sudah terbit," katanya.

Juwono menegaskan, keberadaan koperasi dan yayasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, terutama yang terkait langsung dengan pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan prajurit TNI beserta keluarga mereka, dipastikan akan tetap dipertahankan.

Namun, keberadaan keduanya tetap terlebih dahulu akan ditertibkan sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait. Adapun terkait dengan berbagai aset, yang selama ini ada di dalam berbagai praktik bisnis TNI, akan diserahkan untuk kemudian dikelola menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Saat ini keberadaan bisnis TNI dipercaya masih mengambil bentuk koperasi dan yayasan di lingkungan TNI, mulai dari tingkat kesatuan hingga markas besar, baik di Mabes TNI maupun ketiga matra angkatan. Dari hasil inventarisasi unit bisnis TNI, sesuai Surat Panglima TNI Nomor B/3385-08/15/06/Spers, tertanggal 28 September 2005, total yayasan dan koperasi di lingkungan TNI mencapai 25 dan 1.071 unit bisnis, dengan 1.520 badan usaha.

Pada 2007, Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, yang diketuai Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, menginventarisasi ulang dan menemukan 277 koperasi di seluruh Indonesia dengan nilai total aset sebesar Rp 254,5 miliar.

Data itu dipresentasikan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI dalam sidang kabinet terbatas pada Oktober 2007. Dari hasil perhitungan neraca keuangan koperasi, persentase rata-rata nilai sisa hasil usaha mencapai 21,8 persen dari nilai aset yang ada.

Tercatat pula, nilai total aset tertinggi dimiliki koperasi yang berada di Surabaya, Jawa Timur, mencapai sekitar Rp 102,6 miliar. Posisi selanjutnya diduduki koperasi di wilayah Semarang (Jawa Tengah) dan Yogyakarta, masing-masing Rp 53,1 miliar dan Rp 20,1 miliar.

Setelah Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI terbentuk, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 April 2008, terdata total nilai aset koperasi dan yayasan di lingkungan TNI mencapai sekitar Rp 3,1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari Rp 1,87 triliun total nilai aset untuk yayasan dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk aset milik koperasi. Sementara itu, total jumlah aset lahan berkategori barang milik negara (BMN), yang dikuasai di lingkungan TNI, mencapai 1.619 bidang dengan luas 182.546,18 hektar.

TNI Rombak Pola Antisipasi Terorisme

TNI merombak pola antisipasi dan penanganan terorisme, sesuai modus dan target yang dituju para pelaku tindak pidana terorisme, terutama pasca peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (14/8) mengatakan, perombakan pola antisipasi dan penanganan terorisme itu terutama ditujukan pada pengamanan simbol-simbol negara, tanpa mengabaikan kemungkinan ancaman pada obyek lainnya.

"Kita tahu sasaran aksi terorisme belakangan ini adalah presiden, dan presiden itu menjadi tanggungjawab TNI, maka otomatis kita akan evaluasi dan rombak polanya," katanya, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pidato kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT ke-64 RI.

Perombakan pola pengamanan presiden terkait ancaman terorisme, dilakukan di setiap tingkatan secara berjenjang termasuk kunjungan presiden ke daerah.

"Karena itu, kita akan perkuat kapabilitas, daya mampu dari pasukan pengamanan presiden (paspampres) mulai dari kemampuan personel hingga perlengkapan dan peralatan yang digunakan," kata Panglima TNI.

Djoko menambahkan, secara umum TNI akan memperkuat daya mampu satuan dan desk antiteror yang telah dimiliki setiap komando daerah militer yang tersebar di daerah. "Kami juga akan merombak pola pembinaan teritorial agar dapat bekerja lebih efektif dan tepat sasaran, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman terorisme dan penanggulangannya," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Djoko, deteksi dan cegah dini terhadap ancaman terorisme dapat berjalan optimal.

Menhan: Kebocoran Rahasia Negara Terkadang Dilakukan Pejabat

Sriwijaya Post: Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengemukakan, kebocoran rahasia negara kerap dilakukan pejabat negara, terkait persaingan dan perseteruan antarelit.

"Ini terjadi tidak saja terjadi di negara berkembang, melainkan juga oleh pejabat negara di Amerika Serikat," katanya dalam diskusi "RUU Rahasia Negara dan Kemerdekaan Pers di Indonesia" bersama para pimpinan media di Jakarta, Kamis (13/8).

Juwono mengatakan, keberadaan rumusan UU Rahasia Negara yang kini tengah dilakukan pemerintah sangatlah berbeda kerangka waktu, subtansi dan ruang lingkupnya dengan era perang dingin pada 1950-1960-an.

Di era keterbukaan informasi seiring dengan tumbuh kembangnya teknologi informasi, sangat tidak memungkinkan adanya perlindungan kerahasiaan negara yang begitu ketat seperti pada era perang dingin.

"Semisal, bisakah pejabat dapat menjaga kerahasiaan negara melalui 'blog' atau 'facebook' yang dibuat dan dilangganinya. Baik melalui blog atau facebook instansi maupun blog atau facebook pribadi. Ini juga harus dipertimbangkan," katanya.

Jadi, tambah Juwono, meski perlindungan terhadap kerahasiaan negara dibuat begitu ketat secara hukum tidak berarti perlindungan terhadap rahasia negara itu benar-benar bisa diterapkan secara mutlak dan absolut.

"Meski Korea Utara dan Myanmar membatasi provider asing masuk ke negaranya, tetapi dengan jejaring teknologi informasi yang makin canggih tak lagi mengenal batas teritori kedaulatan negara, maka apa yang mereka kategorikan sebagai rahasia negara tetap saja bisa diakses oleh publik," ujar Menhan.

Terkait RUU Rahasia Negara dan kebebasan pers, Juwono menuturkan, tidak ada kebebasan pers yang benar-benar bebas karena p kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Pengertian demokrasi bukan berarti keterbukaan bisa berbuat seenak-enaknya. Tetapi semua komponen negara termasuk pers harus bisa menahan diri untuk menjalankan perannya secara lebih bertanggungjawab," ujarnya.

Karena itu, tambah dia, masyarakat jangan terlalu takut atau khawatir dengan keberadaan RUU Rahasia Negara karena ruang lingkup, dimensi waktu dan subtansi yang terkandung tidak lagi berdasar era perang dingin melainkan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, kultur, sosial budaya masa kini dan merujuk pada UU Kebebasan Informasi Publik," ujarnya menegaskan.

Ia mengatakan, semua komponen seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pers dapat turut menjaga pelaksanaan UU Rahasia Negara hingga tidak menyimpang dari tujuan melindungi kerahasiaan negara untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara ini

TNI Akan Sosialisasikan Komponen Bom

KOMPAS.com — Dalam waktu dekat, TNI akan menyosialisasikan bahan-bahan yang menjadi komponen bahan peledak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang aktivitas perakitan bom yang mungkin ada di sekitar mereka.

"Diharapkan, masyarakat pun nantinya akan lebih waspada jika melihat ada orang-orang di lingkungan mereka yang membeli bahan-bahan kimia khusus di toko," ujar Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Mayjen Hariyadi Sutanto, saat ditemui di sela-sela acara Army Interaction Games di Akademi Militer Magelang, Kamis (13/8).

Dengan menambah pemahaman tentang komponen bahan peledak, Haryadi mengatakan, pihaknya berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap aktivitas di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, dia mencontohkan, orang yang membeli pupuk urea misalnya, tidak harus dimaklumi dan dianggap sebagai hal biasa, untuk kebutuhan bertani.

"Jika orang tersebut tidak memiliki lahan pertanian, maka warga pun semestinya curiga dan meneliti aktivitas orang tersebut. Pada situasi seperti itu, kewaspadaan harus ditingkatkan karena pupuk urea dapat digunakan sebagai salah satu komponen bahan peledak," ujarnya.

Berdasar pada kondisi ini, Hariyadi mengingatkan, sikap waspada juga harus dimiliki oleh para pemilik toko, khususnya yang menjual bahan-bahan kimia. Sebagai upaya pengamanan untuk mengantisipasi bahaya terorisme, para pemilik toko ini diharapkan juga dapat membangun jaringan komunikasi intens dengan pihak aparat keamanan, TNI, dan polisi.

Sekalipun sudah ada TNI dan polisi, menurut Hariyadi, kendali pengamanan yang utama terletak di masyarakat. Sebab, merekalah yang sering bersinggungan langsung dengan para pendatang, termasuk dengan beberapa orang yang ternyata adalah teroris.

Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat juga diminta tidak ragu untuk melaporkan orang-orang atau kelompok yang dinilai mencurigakan kepada petugas keamanan terdekat. "Dalam hal ini, masyarakat harus membantu mengamankan lingkungan karena ini adalah bagian dari kewajiban mereka, membela negara dan bangsa," ujarnya.

Tidak hanya itu, Hariyadi mengingatkan, setiap ketua RT dan RW untuk intens mengecek keberadaan para pendatang di kampungnya. Setiap tamu menginap harus ditanyai secara detail berapa hari akan berada di kampung tersebut. Jika nantinya tamu yang bersangkutan ternyata tinggal lebih lama dari yang dia sebutkan, maka baik ketua RT maupun ketua RW harus mengecek aktivitas apa yang dilakukan oleh orang tersebut.

RUU Keamanan Nasional Akan Segera Diajukan

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono memastikan keberadaan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang diperkirakan akan diajukan proses legislasinya di pemerintahan dan masa kerja legislatif periode 2009-2014, tidak akan bertabrakan dengan tiga produk undang-undang terkait lain.

Ketiga produk UU yang sudah ada, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, justru akan memiliki payung hukum induk dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) nanti.

Pernyataan itu disampaikan Juwono, Kamis (6/8), seusai menerima sejumlah pimpinan redaksi media massa dalam acara makan siang bersama jajaran Departemen Pertahanan di Gedung Dephan, Jakarta.

”Sekarang sedang kita susun UU payung atau induk dari tiga UU tadi. Setiap pasal yang tidak sinkron dalam tiga UU tadi akan disinkronkan dalam RUU Kamnas sehingga tidak perlu ada revisi lagi,” ujar Juwono.

Juwono menambahkan, dalam RUU Kamnas nanti keberadaan dan peran Menteri Keuangan juga akan dimasukkan. Keberadaan Dewan Keamanan Nasional, seperti menjadi salah satu amanat dalam RUU Kamnas, diketuai langsung oleh presiden. Kehadiran RUU Kamnas yang sekarang ada dikaji ulang oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dari draf RUU Kamnas hasil kaji ulang Lemhannas yang diperoleh Kompas diketahui, RUU itu terdiri dari sembilan bab dan 102 pasal. Sejumlah bab atau pasal krusial antara lain terkait Ruang Lingkup, Fungsi, dan Kondisi Keamanan Nasional (Bab II Pasal 4-16), serta terkait Eskalasi Kondisi (Bab III Pasal 17-31) meliputi kategori tertib sipil, tanggap darurat bencana, darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

Sementara dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Keamanan Nasional (Pasal 32-73), beberapa di antaranya mengatur soal Keamanan Individu, Keamanan Masyarakat, Keamanan Dalam Negeri, Keamanan Negara, dan Keamanan Global, serta Pertahanan Negara

TNI Segera Bentuk 2 Batalyon di Kalteng

TNI Angkatan Darat akan menambah kekuatan pasukan dengan membentuk dua batalyon pasukan tempur di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Rencana pembentukan dan pengembangan satuan ini sesuai dengan rencana strategis TNI AD," kata Komandan Komando Resort Militer Panju Panjung, Kolonel Rudiono Edi, kepada pers di Kuala Kapuas, Selasa.

Dikatakannya, pembentukan batalyon baru ini akan bermarkas di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara (Barut), untuk mengamankan wilayah Barito yang diberi nama Batalyon 632 Panglima Batur, berkekuatan seribu personel. Kemudian satu batalyon 633 rencananya bermarkas di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan nama batalyon ini masih belum dibuat.

Selain itu kata Rudiono, dalam waktu dekat ini juga akan dibentuk satuan komando kewilayahan yang di prioritaskan untuk kabupaten pemekaran yang telah disediakan lahan untuk pendirian bangunan Kodim dan Koramil dari pemerintah daerah setempat.

Wilayah kabupaten pemekaran yang akan segera dibangun dan dibentuk Komando Distrik Militer (Kodim) yakni di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dan Kabupaten Murung Raya (Mura). Menurut Rudiono pembentukan satuan pasukan ini berdasarkan sudut pandang seberapa besar ancaman bahaya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia (NKRI) yang kemungkinan akan muncul.

Di dalam Undang-Undang TNI katanya, selain ada operasi militer dengan perang ada ada juga operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang katanya adalah membantu pemerintah daerah dan kepolisian dalam menghadapi ancaman seperti bencana alam, banjir, kabut asap.

Untuk menghadapi segala ancaman seperti itu, tentunya dibutuhkan personel TNI AD yang banyak, sedangkan dengan jumlah personil yang ada sekarang ini tentunya TNI AD tidak akan mampu. Rudiono menambahkan pembentukkan ini juga untuk membantu kebutuhan dari pemerintah daerah dalam kegiatan bela negara.

650 Prajurit TNI Berangkat ke Perbatasan RI-Malaysia

Sebanyak 650 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 611/Awanglong Kodam VI/Tanjung Pura, Rabu (12/8), meninggalkan pangkalannya di Samarinda untuk berangkat ke perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Para prajurit yang berangkat tersebut untuk menunaikan tugas negara menjaga perbatasan RI-Malaysia dengan menggunakan kapal Pelni KM Tidar di pelabuhan Semayang Balikpapan," kata Kepala Seksi Analisa dan Informasi (Kasi Lisainfo) Penerangan Kodam (Pendam) VI/Tanjung Pura, Mayor Infanteri Achmad Amin, di Balikpapan, Rabu (12/8).

Keberangkatan 650 personel Yonif 611/Awanglong tersebut untuk menggantikan Yonif 613/Raja Alam yang sudah bertugas selama 13 bulan di perbatasan RI-Malaysia. "Tugas para prajurit yang diberangkatkan ini, termasuk menjaga perairan Karang Unarang yang menjadi sengketa antara pemerintah RI dengan Malaysia," kata Achmad.

KM Tidar yang membawa yang membawa 650 prajurit Yonif 611/Awanglong akan berlayar menuju Kota Tarakan, selanjutnya ke Kota Nunukan dengan lama berlayar kurang lebih selama 28 jam. "Setibanya di Kota Nunukan para prajurit nantinya akan melaksanakan serah terima tugas pengamanan perbatasan dengan pasukan yang akan diganti yakni pasukan Yonif 613/Raja Alam," katanya.

Pelepasan secara resmi 650 personel tersebut dilakukan oleh Pangdam VI/Tanjung Pura Mayjen TNI Tono Suratman pada Selasa (11/8) di Samarinda.