TNI: Pulau Jemur Bagian NKRI

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan, Pulau Jemur yang berada di gugusan Kepulauan Arwah di perairan Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tidak benar, jika itu bagian dari wilayah Malaysia, tetapi bagian dari NKRI," kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Kabupaten Bekasi, Rabu.

Ia menegaskan, TNI akan terus menjaga dan mempertahankan seluruh wilayah RI termasuk di titik-titik terluar yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan lainnya.

"TNI senantiasa berupaya menghadirkan unsur-unsurnya di seluruh wilayah RI, termasuk di Pulau Jemur. Di sana, telah ada Pos TNI Angkatan Laut, patroli di laut dan udara juga kami lakukan rutin," ujar Djoko.

Situs "traveljournals.net" mencantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur sebagai bagian dan tujuan wisata wilayah Selangor, Malaysia.

Panglima TNI mengatakan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan RI dengan negara lain, akan diselesaikan melalui jalur diplomasi.

"TNI hanya bertugas menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan jika ada persoalan itu akan diselesaikan secara diplomatik oleh pemerintah," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah situs internet mencantumkan Pulau Jemur di Provinsi Riau sebagai bagian dari daerah tujuan pariwisata Negeri Selangor, Malaysia.

Informasi mengenai penawaran Pulau Jemur sebagai daerah tujuan wisata tersebut dapat diakses di sejumlah situs pariwisata Travel Journal dan laman Osvaja.net yang menyebutkan Pulau Jemur sebagai destinasi (tujuan -red) wisata Negara Bagian Selangor, Malaysia.

Dalam situs Travel Journal dicantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur yang dikatakan masuk dalam wilayah Selangor, Malaysia. Hanya saja, tidak bisa diketahui informasi mengenai penanggung jawab situs pariwisata tersebut.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala Biro Humas Pemprov Riau Zulkarnain Kadir telah menegaskan bahwa Pulau Jemur merupakan bagian Indonesia.

Ia mengatakan pulau itu bagian dari Kabupaten Rokan Hilir yang sudah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur oleh pemerintah setempat.

"Pulau Jemur adalah pulau terluar di Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka," tegasnya.


Sumber : Antara

Komandan Korps Marinir Diserahterimakan

Jabatan Komandan Korps Marinir (Dankormar) diserahterimakan dari Mayor Jenderal TNI Marinir Djunaidi Djahri kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Alfan Baharudin dalam suatu upacara militer dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H. di Lapangan Apel Brigade Infanteri 2 Marinir Cilandak, Jakarta, Rabu (2/9).

Dalam amanatnya Kasal mengatakan, Korps Marinir sebagai salah satu Komando Utama Pembinaan TNI AL memiliki peran, tugas dan fungsi sangat penting dalam pembinaan kemampuan dan kekuatan serta kesiapsiagaan satuan Marinir. Korps Marinir juga sebagai kekuatan pasukan pendarat TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai kebijakan Penglima TNI dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut.

Dengan memperhatikan tugas tersebut, lanjut Kasal, jabatan Komandan Korps Marinir yang diserahterimakan pada saat ini merupakan salah satu jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut. Perwira yang diberi kepercayaan memegang tampuk pimpinan di Korps Marinir adalah perwira terbaik dan terpilih.

Sebagai Kotama pembinaan TNI Angkatan Laut, Korps Marinir diharapkan dapat membina prajurit profesional dan menyiapkan Alutsista guna mendukung pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Komandan Korps Marinir dituntut memiliki Kapabilitas, Akseptabilitas dan Kompetensi dalam membina satuannya guna memenuhi tuntutan dan tantangan tugas kedepan yang semakin berat dan kompleks.

Lebih jauh Kasal mengatakan, Keterbatasan dan kondisi Alutsista yang dimiliki saat ini, diharapkan Korps Marinir dapat memberikan kontribusi positif dalam membina personel manjadi prajurit yang profesional dan menyiapkan Alutsista dengan baik, dalam rangka menjalankan tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Dankormar yang baru Brigadir Jenderal TNI Muhammad Alfan Baharudin adalah lulusan AAL angkatan 26 tahun 1981 dan pernah mengikuti pendidikan militer, diantaranya: Komando Hutan tahun 1980, Diktaifib tahun 1982, Diklapa I Mar Angkatan-13 tahun 1985, Diklapa II Tempur TNI AD tahun 1988, Basic Free Fall USA Tahun 1990, Jump Master Free Fall Australia tahun 1991, Seskoad Angkatan 33 tahun 1995/1996, Sesko TNI Angkatan 29 tahun 2002 dan KRA-38 Lemhanas tahun 2005.

Upacara Sertijab Dankormar juga dimeriahkan dengan beberapa atraksi berupa demonstrasi beladiri, devile prajurit dan devile Kendaraan Tempur Marinir serta acara lepas sambut Komandan Korps Marinir lama dan baru beserta ibu dalam suatu Upacara Tradisi menggunakan kendaraan tepur. Upacara tradisi yang dilangsungkan pada malam hari itu, juga dimeriahkan dengan hiburan pesta kembang api.

Hadir pada acara tersebut, Irjen Dephan Letjen TNI (Mar) Safzen Noerdin, Gubenur Maluku Utara, Kepala Staf Angkatan Laut beserta para Pejabat Teras Mabesal, para pemimpin Kotama TNI AL, para pejabat teras Korps Marinir, para sesepuh dan warga kehormatan Korps Marinir.

sumber:www.marinir.mil.id

Menhan: 15 Rekanan Pengadaan Alutsista Masuk Daftar Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengemukakan, pihaknya telah memasukkan 15 perusahaan rekanan pengadaan alat utama sistem senjata dalam daftar hitam.

"Itu data terakhir yang sementara kami data dari sekian banyak rekanan pengadaan alat utama sistem senjata selama ini," katanya, ketika dikonfirmasi di sela-sela rapat kerja jajaran kementerian politik, hukum, dan keamanan dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (31/8). Beberapa saat sebelumnya, Menhan Juwono Sudarsono bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan seputar pengadaan persenjataan dan penjualan senjata oleh PT Pindad.

Ia mengemukakan, Presiden Yudhoyono meminta agar Departemen Pertahanan dan TNI dapat menggunakan anggaran secara akuntabel, transparan dan efektif, jangan ada pengadaan persenjataan dari yang sudah direncanakan dan dianggarkan. Presiden juga meminta agar Departemen Pertahanan terus memantau dan menertibkan prosedur pengadaan alat utama sistem senjata.

"Selama ini Departemen Pertahanan terus melakukan pembenahan dan penertiban dalam prosedur pengadaan alat utama sistem senjata, termasuk dalam kaitannya dengan pihak ketiga," ujarnya.

Hal itu, lanjut Juwono, penting terus dilakukan karena masih banyak rekanan atau pihak ketiga yang kerap melakukan penyimpangan, dengan menawarkan barang dan jasa militer yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. "Penyimpangan tersebut, terjadi hampir di setiap lini. Karena itu, perlu terus dipantau dan ditertibkan," ujarnya.

Tentang ke-15 rekanan yang masuk daftar hitam dimaksud, Menteri Pertahanan Juwono mengatakan belum bisa dipublikasikan.

TNI Tambah 600 Prajurit Amankan PT Freeport

Biak (ANTARA News) - Sedikitnya 600 prajurit TNI AD akan diperbantukan mengamankan areal kerja PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika, Papua mulai 2 September 2009.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ahmad Yani Nasution di Biak, Senin, mengatakan, penempatan ratusan prajurit TNI itu atas permintaan Polri dalam upaya memulihkan situasi Kamtibmas di areal PT.Freeport.

"Ke-600 prajurit TNI AD tambahan itu akan bertugas secara efektif 2 September," kata Mayjen AY Nasution.

Ia mengakui, prajurit TNI AD yang diperbantukan mengamankan Freeport dipersiapkan untuk menghadapi kelompok separatis (TPN/OPM) yang sering mengganggu keamanan masyarakat setempat, khususnya di sekitar Freeport.

Nasution belum memastikan sampai kapan prajurit tambahan itu akan bertugas di Freeport, yang jelas sampai situasi keamanan di sana benar-benar pulih.

Menyinggung situasi keamanan di Papua dan Papua Barat, Pangdam Nasution mengemukakan, sampai saat ini tetap kondusif. Aktivitas warga masyarakat maupun fasilitas umum berjalan normal seperti biasanya.

"Untuk wilayah teritorial Kodam XVII/Cenderawasih situasi aman dan terkendali," ujar Nasution

Pasukan Konga TNI Jalin Kerjasama Dengan 13 Desa Di Lebanon

Elshinta - Newsroom, Komandan Sektor Timur UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) - Brigadir Jenderal Ricardo Alvarez Esperajo Garcia mengadakan kunjungan ke Markas Batalyon Indonesia, Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C/Unifil (Indobatt), UN POSN 7-1 Adshit al Qusayr, Rabu (26/8) dalam rangka pertemuan dengan Kepala Desa seluruh wilayah operasi Indobatt. Pertemuan ini sengaja digelar untuk melakukan dengar pendapat secara langsung dari para Mayor (istilah Kepala Desa di Lebanon) yang berada di wilayah operasi Satgas TNI di Lebanon Selatan sekaligus perkenalan dirinya sebagai Komandan Sektor Timur Unifil yang baru.

Satgas TNI Konga XXIII-C memiliki 13 desa binaan di Lebanon Selatan, masing-masing dipimpin oleh seorang Mayor (Kepala Desa) dan beberapa Moukhtar (Ketua RW). Dalam pertemuan tersebut, Jenderal yang berasal dari Angkatan Darat Spanyol itu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan kepada para Mayor dan hadirin yang beragama Islam, karena pada hari itu bertepatan dengan awal bulan Ramadhan. Kehadiran para Kepala Desa dalam pertemuan tersebut menurut Jenderal Alvarez merupakan bukti adanya hubungan yang sangat baik antara masyarakat setempat dengan Indobatt dan Brigade yang berada di Sektor Timur Unifil.

Selanjutnya dihadapan Kepala Desa dan beberapa pejabat dari Unifil Sector East Civil Affairs serta Liaison Officer LAF (Lebanese Armed Forces), Komandan Sektor akan menerapkan beberapa pilar yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 dalam kepemimpinannya selama 4 bulan ke depan, yaitu, pertama : mengadakan kolaborasi lebih dekat dan mendukung LAF dalam menyelesaikan tugas sesuai Resolusi 1701; kedua, melakukan komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan para Kepala Desa melalui Quick Impact Projects (proyek-proyek yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat) yang selama empat bulan terakhir belum terealisasi; ketiga, menyokong masyarakat miskin dengan program-program pendidikan, kesehatan dan peternakan (dokter hewan); dan sebagai pilar terakhir (keempat) adalah memfokuskan upaya dan koordinasi dengan berbagai organisasi internasional dan LSM serta Keduataan Besar negara-negara penyumbang pasukan/TCC (Troops Contributing Countries) guna mengembangkan inisiatif untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.

Selesai melaksanakan pertemuan, Jenderal yang pernah bertugas di Afghanistan dan NATO itu mengadakan peninjauan ke salah satu Observation Post Indobatt yang berada di TP 37, tepat di perbatasan Lebanon dengan Israel.